Angkatan Laut China meluncurkan rudal balistik jarak jauh dari salah satu kapal selam bertenaga nuklir di Pasifik Selatan pada Senin (6/7).
Uji coba ini memicu protes dan kekhawatiran dari sejumlah negara di kawasan.
Menurut kantor berita resmi Xinhua, rudal diluncurkan pada pukul 12.01 siang waktu setempat dan membawa hulu ledak palsu.
China terakhir kali melakukan uji coba rudal di Pasifik dua tahun lalu, yang merupakan pertama kalinya dalam beberapa dekade sejak 1980.
Xinhua menyatakan peluncuran tersebut merupakan bagian dari latihan tahunan rutin, mematuhi hukum dan praktik internasional, serta tidak ditujukan terhadap negara atau target mana pun.
Pernyataan itu juga diunggah ulang oleh Kementerian Pertahanan China.
Uji coba tahun 2024 ini meniru pengujian yang dilakukan Amerika Serikat untuk armada rudal balistiknya. Para ahli memandangnya sebagai penegasan status China sebagai negara adidaya yang sedang tumbuh.
Kecaman dari Australia, Jepang, dan Selandia Baru
Australia, Jepang, dan Selandia Baru mengkritik peluncuran tersebut.
Pemerintah Selandia Baru mengatakan diberi tahu beberapa jam sebelumnya dan mencatat bahwa rudal ditembakkan ke Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan.
Zona bebas nuklir itu didirikan oleh Perjanjian Rarotonga 1986, yang melarang senjata nuklir di seluruh kawasan.
China pada 1987 meratifikasi protokol yang berjanji tidak akan menguji senjata nuklir di dalam zona tersebut.
Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengatakan kepada Associated Press, "Tampaknya meskipun kami telah lama menyuarakan kekhawatiran tentang jenis kegiatan ini, China melakukan uji coba dalam hitungan jam setelah memberi tahu kami."
Peluncuran itu terjadi pada hari yang sama ketika Australia dan Fiji menandatangani perjanjian pertahanan bersama baru yang dimaksudkan untuk melawan pengaruh China di Pasifik.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyatakan, "Australia telah menyampaikan kepada China bahwa kami menganggap ini sebagai tindakan yang mengganggu stabilitas kawasan."
Kementerian Pertahanan Jepang dalam sebuah pernyataan menyampaikan keprihatinannya tentang peningkatan aktivitas militer China dan meminta Beijing untuk "memikirkan kembali" uji coba rudalnya agar proyektil tidak terbang di atas Jepang atau menimbulkan risiko keamanan lainnya.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara mengatakan, "Aktivitas militer China, ditambah dengan kurangnya transparansi, telah menjadi perhatian serius bagi Jepang dan masyarakat internasional."
Ia merujuk pada aktivitas militer China yang aktif di sekitar Jepang dan peningkatan belanja militernya.
Tanggapan Beijing
Beijing menepis kritik tersebut pada Senin. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan, "Kami berharap negara-negara terkait akan menghindari interpretasi yang berlebihan."
China mempertahankan kebijakan "tidak menggunakan pertama" senjata nuklir, tetapi juga secara aktif mengejar teknologi dan persenjataan nuklir sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memodernisasi Tentara Pembebasan Rakyat.
Menurut Nuclear Threat Initiative, China memiliki enam kapal selam rudal balistik dan 59 kapal selam serang bertenaga nuklir.
Dalam laporan terbarunya kepada Kongres tentang kemampuan militer China yang dirilis pada akhir 2025, Pentagon mengatakan China memiliki perkiraan persediaan sekitar 600 hulu ledak nuklir pada 2024, dan PLA tetap pada jalur untuk memiliki lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir pada 2030.
