Anggota DPD RI, Fahira Idris, mengapresiasi keputusan Gubernur Jakarta Pramono Anung mengalihkan pengelolaan transportasi menuju dan di Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan Jakarta ke PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mulai 2027.
Menurut Fahira, keputusan ini berpotensi menjadi terobosan besar dalam mewujudkan kesetaraan layanan transportasi bagi seluruh warga Jakarta.
>>> Pejabat Pentagon Kembali Dorong Sekutu Asia Tingkatkan Kontribusi Pertahanan
Namun, ia menegaskan peralihan ini harus benar-benar mentransformasi layanan, bukan sekadar memindahkan pengelola dan armada.
“Ini langkah maju untuk memastikan warga Kepulauan Seribu merasakan layanan transportasi publik yang mudah, terjangkau, terjadwal, aman, dan terintegrasi seperti warga di lima wilayah kota Jakarta.
Keberhasilannya nanti bukan diukur dari siapa yang mengelola, tetapi dari seberapa besar perubahan yang dirasakan warga,” kata Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Agustus 2026.
Senator Jakarta ini mengungkapkan, dalam beberapa kali agendanya berkeliling Kepulauan Seribu selama 2026, salah satu aspirasi terkuat warga adalah hadirnya “JakLingko Laut”.
Kapal bagi warga pulau bukan sekadar moda wisata, melainkan sarana utama untuk sekolah, berobat, bekerja, berdagang, mengurus administrasi, dan memenuhi kebutuhan pokok.
Enam Rekomendasi untuk Pramono
Agar kebijakan ini benar-benar menjawab kebutuhan warga, Fahira menyampaikan enam rekomendasi kepada Pramono.
Pertama, jadikan TransJakarta sebagai integrator “JakLingko Laut”, bukan sekadar operator kapal.
Layanan harus mencakup rute dari Jakarta daratan, kapal pengumpan antarpulau, jadwal tetap, sistem tiket terpadu, serta konektivitas langsung dengan bus TransJakarta, Mikrotrans, KRL, MRT, dan LRT setelah penumpang tiba di daratan.
“Warga harus dapat berpindah dari pulau ke sekolah, rumah sakit, pasar, atau tempat kerja dengan satu sistem perjalanan yang mudah dipahami.
