Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah mempercepat transformasi sistem perlindungan sosial melalui digitalisasi. Langkah ini bertujuan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, mudah diakses, dan bermartabat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD DPR RI 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2026).
Digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterapkan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi.
Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar melalui sistem tersebut.
Pemerintah menargetkan 49 juta keluarga atau lebih dari 53% keluarga Indonesia akan terdaftar saat implementasi nasional dilakukan.
Menekan Biaya dan Waktu
Menurut Prabowo, digitalisasi mampu mengurangi beban biaya dan waktu yang selama ini ditanggung masyarakat miskin untuk mengakses bantuan sosial.
"Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan 150 ribu rupiah untuk perjalanan, dokumen, fotokopi dan waktu kerja yang hilang.
Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis," ujar Prabowo.
Proses pemeriksaan kelayakan penerima bantuan yang sebelumnya memakan waktu 75 sampai 200 hari kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
"Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75 sampai 200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan masyarakat tidak mampu tidak seharusnya dibebani biaya maupun proses administrasi berulang.
"Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa dia tidak mampu, rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara," tegasnya.
Ke depan, Prabowo meminta digitalisasi diperluas ke seluruh program perlindungan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi agar penyaluran bantuan semakin transparan dan tepat sasaran.
