Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendesak pemerintah untuk transparan mengenai dasar perubahan desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menyoroti lonjakan desil yang drastis karena berpotensi merugikan penerima bantuan sosial (bansos).
“Dari desil tiga tiba-tiba loncat ke tujuh. Apa dasarnya?
Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat, terutama jika perubahan tersebut berdampak pada penghentian bantuan sosial,” ujar Kamrussamad dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 September 2026.
Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa perubahan desil yang tidak jelas berpotensi mencabut hak masyarakat miskin dari berbagai program bantuan pemerintah.
Program yang terdampak antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Oleh karena itu, pemerintah diminta merinci apakah pergeseran data dipicu oleh pemutakhiran data berkala, munculnya variabel informasi baru, atau laporan masyarakat.
“Basis perubahannya harus bisa dijelaskan agar tidak menimbulkan persoalan yang berlarut-larut di lapangan,” tegasnya.
Dorong BPS Buka Loket Pengaduan Fisik dan Digital
Untuk mengantisipasi ketidaksesuaian data di lapangan, Kamrussamad mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) segera menyediakan sarana pengaduan yang inklusif dan mudah diakses.
Ia mengusulkan dua skema saluran pengaduan, yaitu pembukaan loket pengaduan fisik di seluruh kantor BPS kabupaten/kota dan penyediaan kanal pengaduan daring secara real-time.
“Ketimpangan akses teknologi masih ada.
Jadi, layanan pengaduan tidak boleh hanya online, tetapi juga harus ada opsi hadir langsung di kantor BPS kabupaten/kota,” beber Kamrussamad.
