Namun, peralihan ke kendaraan listrik mengubah pasar dengan cepat.
Merek China termasuk BYD, GAC, dan Changan kini menguasai sekitar 80 persen pasar EV Thailand.
Thailand tidak sendirian.
Hoang Thi Ha dan Pham Thi Phuong Thao, peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute, menulis bahwa Vietnam lama menjadi contoh lemahnya pengaruh soft power China di Asia Tenggara.
Namun, kini terjadi "pergeseran senyap" karena merek gaya hidup China yang memadukan desain treni dan harga wajar makin populer di kalangan anak muda Vietnam.
Di Indonesia, muncul lelucon bahwa "setiap kali ada toko kosong, Mixue akan masuk."
Jumlah gerai Mixue di Indonesia melampaui 2.600 tahun lalu, mencerminkan ekspansi cepat jaringan itu.
TikTok Shop juga memperkuat posisinya di pasar ritel Indonesia dengan mengakuisisi 75 persen saham Tokopedia, platform e-commerce lokal terbesar.
Bahkan sentimen anti-China yang lama mengakar di Indonesia tampak melemah di hadapan kombinasi nilai hemat dan kekuatan finansial C-brands.
Pemerintah di kawasan berupaya merespons gelombang ini.
Vietnam berusaha mengembangkan industri EV lewat produsen domestik VinFast agar perusahaan China tidak memimpin pasar.
Thailand baru-baru ini mencabut perlakuan bebas bea untuk barang China berharga sangat murah.
Indonesia menerapkan syarat kandungan lokal 40 persen atau TKDN untuk kendaraan listrik dan berencana menaikkannya menjadi 60 persen pada 2027.
Meski ada langkah itu, analis menilai upaya pemerintah belum cukup membalik tren ekspansi merek China.
Seorang pejabat industri mengatakan C-brands cepat meningkatkan kualitas dan kemampuan teknologi serta mengembangkan daya tarik budaya untuk membentuk tren konsumen.
Ia menyebut ada situasi paradoks: kewaspadaan terhadap China meningkat bersamaan dengan penerimaan merek China dalam kehidupan sehari-hari.
Noranit Visonyabut, peneliti senior di Thailand Development Research Institute, menilai perusahaan China punya keunggulan skala ekonomi besar, rantai pasok luas, dan dukungan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, perusahaan di Thailand dan negara ASEAN lain akan sulit bersaing lewat harga.
Ia mendorong pemerintah fokus membangun daya saing di sektor terpilih yang realistis, bukan melindungi semua industri.
