Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi yang selama ini berbentuk barang menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat penerima manfaat.
Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Menurut Luhut, peralihan skema itu diperkirakan berlangsung dalam satu hingga dua tahun ke depan dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Nanti ke depan, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, subsidi itu tidak lagi pada barang. Langsung pada manusia, jadi cash," kata Luhut.
Pemadanan Data Penduduk Ditargetkan Tuntas Akhir 2026
Perubahan mekanisme penyaluran bantuan berbasis dana tunai disiapkan seiring pemerintah menuntaskan pemadanan data penduduk lintas kementerian dan lembaga.
Proses integrasi data dari Kementerian Dalam Negeri disebut sudah mencakup 289 juta jiwa atau sekitar 98 persen dari total populasi penduduk di layanan Dukcapil.
Pemutakhiran tingkat kesejahteraan atau desil penerima dimaksimalkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) agar seluruh kementerian dan lembaga dapat saling terhubung.
"Kita harapkan kalau semua data ini bisa jalan dengan baik, sampai akhir tahun ini daftarnya akan datang semua," ujar Luhut.
Target penuntasan pemadanan data penerima manfaat dipatok selesai pada akhir 2026.
Basis data hasil integrasi tersebut akan diterapkan lebih awal untuk pembagian bansos sebelum akhirnya dipakai sebagai acuan penyaluran subsidi tunai.
Pemerintah memproyeksikan pembagian bantuan sosial berbasis data terintegrasi mulai diuji coba pada kuartal pertama tahun depan.
Uji coba itu bergantung pada pencapaian proses integrasi data hingga akhir tahun.
"2027 kita bagi bansos.
Kita akan mencoba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos, tapi itu subjek kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun," kata Luhut.
Wacana penghapusan subsidi harga barang dan pengalihan ke dana tunai telah bergulir sejak satu dekade lalu, terutama fokus pada subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa pada Forum Kompas100 di Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2013), sempat mengusulkan agar anggaran e-KTP dimanfaatkan untuk pendataan subsidi BBM tunai.
"Tak boleh subsidi harga, tapi diberikan cash kepada orang-orang yang berhak. Kita ada e-KTP.
Dugaan saya dalam 5 tahun ke depan sudah bisa kita terapkan," kata Hatta.
Skema pembagian tunai dinilai menjadi solusi atas persoalan subsidi BBM yang dianggap kurang tepat sasaran.
Pada saat itu, dari jatah 50 juta kiloliter BBM bersubsidi, sekitar 60 persen justru dinikmati kelompok masyarakat yang tidak berhak.
"Ini bukan berarti kita menghilangkan subsidi. Subsidi harus tetap diberikan ke masyarakat," ujar Hatta.
