Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk menekan emisi dan mendorong transisi ekonomi rendah karbon Indonesia mencapai 472,6 miliar dolar AS.
Proyeksi tersebut berlaku untuk periode 2021-2035 dan setara dengan lebih dari Rp 8.000 triliun.
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menilai target Nationally Determined Contribution (NDC) tidak mungkin dipenuhi jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Butuh dananya itu sekitar US$ 472 miliar. Banyak, sekitar Rp 8.000-an triliun.
Kalau kemudian kita hanya mengandalkan APBN, saya berani taruhan potong rambut, potong kuku, tidak akan pernah tercapai," ujar Joko dalam Media Gathering di Bogor.
Ketergantungan pada APBN Dinilai Tidak Tepat
Joko menegaskan ketergantungan pada APBN dan APBD kurang tepat untuk membiayai program pengurangan emisi.
Menurutnya, dampak positif dari pengelolaan emisi karbon di Indonesia akan dirasakan masyarakat secara global.
"Karena kalau kita bisa mengelola sumber emisi ini, yang menikmati seluruh dunia. Bayangkan, yang menikmati seluruh dunia tapi sumber pembiayaannya APBN.
Yang enak siapa? Seluruh dunia.
Banyak free rider-nya nanti. Jadi, untuk membiayai NDC jangan dari APBN malahan," beber Joko.
Ia menyoroti penanganan emisi karbon sebagai persoalan kompetitif global.
Negara yang menginginkan kualitas udara bersih bagi warganya perlu memberikan dukungan finansial bagi wilayah penghasil emisi.
"Makanya muncul fenomena 'healing'. Jadi, kita harus mengupayakan adanya kompensasi global, supaya bisa membantu Indonesia untuk mencapai target NDC-nya.
Karena kalau Indonesia bisa menyelesaikan PR iklimnya ini, yang menikmati seluruh dunia," ujar Joko.
Negara-negara maju, terutama di kawasan Eropa Utara, dinilai memiliki kepentingan langsung terhadap penurunan emisi iklim.
Skema pendanaan internasional dipandang sebagai mekanisme logis untuk menutup celah pembiayaan NDC Indonesia.
"Mereka (negara lain) juga harus berkontribusi. Bayangkan, khususnya negara-negara Skandinavia atau Nordik.
Itu 'kan menarik, karena posisi mereka terdepan, mereka dekat dengan kutub. Mereka pasti sangat khawatir dengan persoalan terkait iklim ini," ungkap Joko.
Kegagalan menurunkan suhu global berisiko mempercepat pencairan es di kawasan kutub bumi.
Indonesia perlu mengoptimalkan berbagai peluang pendanaan internasional guna mendukung ketercapaian target NDC nasional.
"Karena kalau kita gagal dalam menurunkan suhu bumi, kutubnya mencair lebih cepat.
Ini yang harus kita pikirkan dengan baik, Indonesia harus smart dalam bisa memanfaatkan semua dana-dana global untuk bisa membantu Indonesia mencapai target NDC-nya," pungkas Joko.
