Pada 1 Januari, Sekretaris Jenderal PBB berikutnya akan mengambil alih organisasi berusia 81 tahun yang masih dikendalikan kekuatan pemenang Perang Dunia II.
Pertanyaannya, apa yang dibutuhkan dunia dari sosok tersebut?
PBB pernah menjadi pemain utama dalam menyelesaikan konflik dan krisis global.
Namun, lembaga ini kini tersingkir dari meja utama dalam upaya mengakhiri perang di Iran, Ukraina, dan Gaza.
Situasi keuangan yang genting, terutama akibat miliaran dolar utang Amerika Serikat, memaksa pemangkasan besar pada program kemanusiaan dan pembangunan.
Pertemuan tahunan para pemimpin dunia di PBB yang berakhir pekan lalu memberi petunjuk tentang fokus yang harus diambil pemimpin baru.
Dalam pidato perpisahannya di Majelis Umum, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menegaskan dunia tidak membutuhkan PBB yang lebih lemah.
Ia menyerukan PBB yang cukup kuat menghadapi dunia apa adanya dan cukup bertekad membangun dunia sebagaimana mestinya.
Reformasi dan Mediasi Jadi Prioritas
Bagi sekretaris jenderal berikutnya, prioritas utama adalah mengonfigurasi ulang PBB agar mencerminkan abad ke-21, bukan era pascaperang dunia kedua.
Direktur advokasi Open Society Institute, Kizito Byenkya, menilai pemimpin baru PBB akan menghadapi tugas paling monumental dalam beberapa dekade.
Pasalnya, PBB sedang menjalani proses reformasi kritis yang sudah lama tertunda.
Krisis keuangan PBB telah memicu pemangkasan anggaran, konsolidasi program dan lembaga, serta penghapusan ratusan mandat.
Byenkya juga menyoroti tekanan besar dari berbagai pihak agar sekretaris jenderal baru bertindak seperti jenderal dan memainkan peran sentral dalam mediasi konflik dunia.
Ia mencontohkan mendiang Sekretaris Jenderal Kofi Annan yang terlibat langsung dalam sejumlah konflik dan dikenal sebagai mediator serta negosiator ulung.
Dalam konflik dari Gaza hingga Sudan dan Ukraina, Byenkya mempertanyakan di mana peran PBB selama ini.
Pada masa Kofi Annan, PBB berada di pusat semua persoalan tersebut.
Reformasi Dewan Keamanan Penuh Hambatan
Selama pekan tingkat tinggi, pemimpin demi pemimpin berbicara tentang perlunya reformasi.
Namun, ketika harus bertindak, perbedaan serius dan terkadang mustahil muncul, terutama soal reformasi Dewan Keamanan.
Dewan Keamanan adalah badan paling berkuasa di PBB dan masih dikendalikan pemenang Perang Dunia II.
Semua negara anggota PBB ingin dewan itu mencerminkan dunia abad ke-21, tetapi ada perbedaan besar soal bagaimana perluasannya.
Perbedaan itu telah menghambat kemajuan selama puluhan tahun.
Lima anggota tetap—AS, Rusia, China, Inggris, dan Prancis—memegang hak veto yang memberi mereka kendali tertinggi.
Afrika yang berpenduduk 1,5 miliar jiwa tidak memiliki kursi permanen.
Begitu pula Amerika Latin dan kumpulan negara pulau yang keberadaannya terancam perubahan iklim.
Presiden Ghana, John Mahama, menegaskan reformasi Dewan Keamanan bukanlah bantuan untuk Afrika.
Menurutnya, reformasi adalah keharusan bagi legitimasi, kredibilitas, dan kelangsungan hidup PBB.
Mahama juga mengangkat masalah tersulit yang akan dihadapi pemimpin baru PBB: fragmentasi intens, ketimpangan yang mendalam, dan erosi kepercayaan pada sistem multilateral.
Ia menyerukan agar Piagam PBB, yang dibentuk untuk mencegah terulangnya dua perang dunia, tetap dijunjung di atas doktrin sinis bahwa yang kuat selalu benar.
