Pemerintah membuka opsi moratorium pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan atau smelter nikel produk setengah jadi. Langkah ini muncul akibat risiko kelebihan pasokan di pasar global.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Rencana pembatasan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama tim antarkementerian sebelum dilaporkan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Oversupply dan Harga Nikel
Bahlil menyebut mayoritas industri pengolahan nikel yang beroperasi saat ini baru menghasilkan produk dengan tingkat pengolahan sekitar 50 hingga 60 persen.
Kapasitas produksi beserta cadangan nikel nasional telah menyentuh angka sekitar 2,5 juta ton.
Angka itu memicu kondisi kelebihan pasokan di pasar internasional yang berimbas pada jatuhnya harga komoditas nikel.
"Ke depan, kita ingin untuk industri-industri yang sudah terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, mungkin penting nanti kami rapatkan, kami akan laporkan ke Presiden," ujar Bahlil.
Ia menambahkan penting untuk memilih industri yang tetap dilanjutkan dan yang perlu dilakukan moratorium. Tujuannya agar pengelolaan sumber daya alam tidak berlebihan.
Menurut Bahlil, industri yang menghasilkan produk setengah jadi sedang dikaji jika memang terjadi oversupply untuk dunia.
Ia menyebut kebutuhan dan cadangan saat ini ada 2,5 juta ton sehingga memicu oversupply dan harga jatuh.
Pemerintah berencana mengalihkan fokus dorongan insentif dan izin kepada sektor manufaktur yang mampu menghasilkan produk hilir akhir secara langsung.
Strategi itu diharapkan mampu mengubah struktur perekonomian nasional secara bertahap.
"Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung," terang Bahlil.
Dengan begitu, struktur ekonomi diharapkan benar-benar mengalami pergeseran.
