Jakarta — Industri kendaraan listrik di Indonesia diminta membuktikan klaim ramahnya dari hulu sampai hilir: dari tambang mineral, pengolahan bahan baku, hingga pabrik baterai, bukan hanya dari knalpot yang tak berasap.
Tuntutan itu menguat seiring pesatnya ekosistem kendaraan listrik yang selama ini dipandang sebagai jalan pintas menekan emisi gas rumah kaca dan mempercepat transisi energi di sektor transportasi. Namun menurut para pengamat yang dikutip Tribunnews, manfaat lingkungan elektrifikasi tidak bisa hanya dihitung saat kendaraan melaju di jalan.
Standar di Seluruh Rantai Pasok
Communications Officer Satya Bumi, Tamimah Ashilah, menegaskan elektrifikasi harus diikuti standar keberlanjutan pada setiap tahapan rantai pasok. Di sela Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS), ia mengatakan transisi menuju kendaraan listrik semestinya tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi, tetapi juga memastikan proses pembangunan industri berlangsung bersih, transparan, dan berkeadilan.
“Esensi baik ini harus sejalan dengan cara-cara yang baik juga,” ujar Tamimah, seraya menyebut pembangunan fasilitas energi baru yang mengabaikan prinsip tersebut sebagai greenwashing. Baginya, bersih dan adil berarti rantai pasok yang minim kerusakan lingkungan, transparan, dan menghormati hak masyarakat.
Nikel, Kobalt, dan Wilayah yang Disorot
Salah satu titik rawan adalah pertambangan dan pengolahan mineral kritis seperti nikel dan kobalt, bahan penting baterai kendaraan listrik. Di sejumlah wilayah, aktivitas itu dilaporkan memicu pencemaran, konflik agraria, hingga hilangnya ruang hidup masyarakat. Wilayah yang menjadi sorotan antara lain Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Utara.
Karena itu, pengembangan industri kendaraan listrik dinilai perlu disertai pengawasan ketat terhadap pengadaan bahan baku, agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan.
Jebakan Energi Fosil di Hilirisasi
Persoalan lain datang dari sumber energi pengolahan mineral. Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, menyoroti ketergantungan hilirisasi nikel pada pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Menurut dia, penggunaan energi fosil dalam pengolahan bahan baku baterai berpotensi menggerus manfaat lingkungan yang diharapkan dari kendaraan listrik.
Agung mendorong produsen kendaraan listrik menetapkan standar bahan baku yang bebas energi fosil, sekaligus mempercepat peralihan dari kendaraan bermesin pembakaran internal menuju kendaraan listrik murni. Kendaraan hibrida, katanya, belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan emisi karena masih mengonsumsi bensin atau solar.
Ia juga mengutip data Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang menunjukkan polusi udara di Pulau Jawa menyebabkan 1.530 korban jiwa pada September, dengan emisi kendaraan bermotor sebagai salah satu faktor penyebabnya. Karena itu, percepatan elektrifikasi dinilai harus berjalan beriringan dengan pembenahan sektor energi dan industri.
Keadilan sebagai Bagian Transisi
Koordinator Enter Nusantara, Reka Maharwati, menambahkan bahwa transformasi industri otomotif harus menempatkan keadilan sebagai bagian penting agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Transisi energi, menurut dia, tidak cukup mengejar perubahan teknologi dan peningkatan penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
Pandangan itu disampaikan melalui aksi penyerahan rapor kepada sejumlah perusahaan otomotif sebagai aspirasi generasi muda terhadap pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Pesannya jelas: komitmen keberlanjutan tidak boleh berhenti pada produk rendah emisi, tetapi harus diterapkan dalam proses produksi dan pengelolaan rantai pasok.
