Kementerian Keuangan menempatkan dana Rp37 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membayar kredit Koperasi Desa Merah Putih yang jatuh tempo pada 25 September 2026.
Dana tersebut disimpan dalam bentuk escrow account atau rekening penampungan sementara.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan fasilitas ini digunakan hingga seluruh persyaratan pencairan kredit dipenuhi oleh bank penyalur.
"Kemenkeu telah menempatkan dana untuk pembayaran di bank Himbara sesuai yang jatuh tempo dalam bentuk escrow account," kata Juda kepada Kontan, Rabu (7/10/2026).
Verifikasi Data Koperasi Masih Lambat
Proses pencairan dana terkendala tahap verifikasi dan validasi koperasi yang dinilai lambat.
Berdasarkan laporan riset UOB Kay Hian pada 21 September 2026, Bank Negara Indonesia mencatat pelaksanaan verifikasi masih tertinggal jauh dari target awal.
"Hanya tiga dari sekitar 24.000 bangunan yang telah diverifikasi dan belum ada yang secara resmi diserahterimakan," demikian tertulis, dikutip Rabu (7/10/2026).
Keterlambatan validasi ini memicu potensi penundaan pembayaran kredit hingga Oktober 2026.
Analis UOB Kay Hian Posmarito Pakpahan mengungkapkan kegagalan pembayaran sesuai jadwal berisiko menggeser posisi kolektabilitas kredit bank ke level 2 dan meningkatkan pencadangan.
Meski demikian, sisa plafon kredit yang belum dicairkan dapat dimanfaatkan sebagai penambal sementara.
Di sisi lain, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyampaikan informasi terpisah berpatokan pada data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Data tersebut mencatat 36.289 koperasi sudah terverifikasi serta 27.734 koperasi telah rampung dibangun 100 persen.
Namun, kecukupan angka itu untuk syarat pencairan kredit Himbara belum dikonfirmasi.
