Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengharamkan konsumsi dan jual beli vape atau rokok elektrik melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang diterbitkan Komisi Fatwa MUI.
Fatwa tersebut ditandatangani pada 6 November 2026 oleh Ketua Komisi Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh bersama Sekretaris Komisi Fatwa KH Miftahul Huda. Ketetapan ini berlaku luas, mencakup rokok elektrik, cairan e-liquid, hingga perangkat sejenis iqos.
Bukan Hanya Memakai, Memproduksi pun Haram
Lingkup larangan tidak berhenti pada pengguna. Mengonsumsi, memperjualbelikan, dan memproduksi produk vape dinyatakan haram. Larangan bahkan meluas hingga bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut.
MUI juga menegaskan bahwa produk vape tidak pernah mengantongi sertifikat halal MUI. Apabila suatu produk atau bahan penyusunnya mengandung babi atau bahan haram lainnya, produk itu pun dinyatakan haram. Pelaku usaha dan merek diminta bersikap jujur serta terbuka mengenai kandungan produk yang mereka pasarkan.
Pertimbangan Kesehatan Jadi Dasar
Alasan utama fatwa ini adalah bahaya kesehatan. Produk vape dinilai dapat mengandung nikotin dan zat adiktif maupun berbahaya lainnya. Dalam menyusun fatwa, Komisi Fatwa mengutip sejumlah kajian kesehatan, termasuk riset universitas, serta data risiko bagi anak, remaja, orang dewasa, dan ibu hamil.
Data Kementerian Kesehatan yang dikutip menunjukkan penggunaan rokok elektrik pada kelompok usia 10–18 tahun melonjak dari 0,52 persen pada 2016 menjadi 2,42 persen pada 2018. Dari sisi kandungan, formulasi cairan vape dapat memuat propilen glikol dan gliserin nabati, dan sebagian di antaranya menghasilkan formaldehida.
Pemerintah Didesak Membuat Regulasi
Selain menetapkan hukum bagi umat, fatwa ini mendesak pemerintah menyusun regulasi, memperkuat edukasi tentang bahaya vape, dan menertibkan industri yang terkait.
MUI turut meluruskan kesalahpahaman yang mungkin muncul. Status haram tidak sama dengan urusan penentuan atau label halal. Ketetapan ini juga berarti produk yang sebelumnya pernah berlabel halal tidak serta-merta mengubah hukum yang telah ditetapkan dalam fatwa.
Dampak bagi Konsumen dan Pelaku Usaha
Bagi konsumen Muslim, fatwa ini menjadi pegangan yang jelas: vape tidak lagi berada di wilayah abu-abu, melainkan dinyatakan haram untuk dikonsumsi. Bagi pelaku usaha, konsekuensinya mencakup aktivitas jual beli dan produksi, termasuk bahan-bahan yang menjadi komponen produknya. Keterbukaan kandungan pun menjadi tuntutan yang menyertai fatwa ini.
Dengan ditandatanganinya fatwa pada 6 November 2026 oleh pimpinan Komisi Fatwa, bola berikutnya ada pada pemerintah untuk menerjemahkan desakan regulasi dan edukasi tersebut ke dalam kebijakan nyata, serta pada industri untuk menertibkan diri sesuai tuntutan yang disampaikan.
