Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono tidak menghadiri panggilan pemeriksaan penyidik Kejaksaan Agung pada Selasa, 17 November 2026. Ia sedianya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kerja sama operasi migas yang ditaksir merugikan negara Rp2 triliun.
Tri dijadwalkan menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Bundar, kantor Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Melalui surat resmi, ia memohon penjadwalan ulang pemeriksaan pada pekan depan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan ketidakhadiran orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut. Ia menyebut penyidik telah menerima surat permohonan penundaan dari Tri Adhianto.
Alasan absen tak dirinci
Anang mengatakan Kejagung tidak merinci alasan spesifik di balik absennya Tri Adhianto pada panggilan yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB tersebut. Pihak Kejagung juga belum menetapkan tanggal pasti untuk pemanggilan ulang pekan depan.
Penyidik akan mengatur kembali jadwal pemeriksaan pada pekan berikutnya. Status Tri dalam perkara ini adalah saksi, bukan tersangka. Ketidakhadiran ini menjadi sorotan karena perkara yang ditangani penyidik Jampidsus tersebut menyangkut dugaan penyimpangan tata kelola badan usaha milik daerah yang nilainya ditaksir mencapai triliunan rupiah.
Duduk perkara KSO migas Bekasi
Pemanggilan Tri Adhianto berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola pada Badan Usaha Milik Daerah PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi, yang dikenal sebagai PT Migas Perseroda. Perkara ini berpusat pada kerja sama operasi pengelolaan sumur minyak dan gas di wilayah Kota Bekasi bersama PT Pertamina EP selama kurun waktu 15 tahun, yakni periode 2009 hingga 2024. Kerja sama itu menyangkut pengelolaan sumur di Lapangan Jatinegara.
Kejagung mendalami keterlibatan perusahaan asing baru bernama Foster Oil & Energy Pte. Ltd. yang diduga terafiliasi dengan Muhammad Riza Chalid, serta dijalankan tanpa izin DPR dan Kementerian ESDM. Dugaan keterlibatan itu masih didalami penyidik dan belum menjadi putusan hukum.
Penggeledahan dan kerugian negara
Sebelum memanggil Tri, penyidik telah menggeledah lima kantor strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, yakni Setda, Bagian Hukum, PT Migas, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bapenda Kota Bekasi. Penyidik juga menggeledah tiga lokasi di Jakarta, termasuk Gedung Sampoerna Strategic di Jalan Jenderal Sudirman.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tata kelola yang bermasalah pada kerja sama bisnis ini ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga Rp2 triliun. Kendati nilai kerugian negara sudah ditaksir mencapai triliunan rupiah, penyidik Jampidsus hingga saat ini masih terus mendalami alat bukti dan belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Kejagung sebelumnya mengambil alih penyidikan perkara ini dari Kejaksaan Negeri Bekasi. Pemeriksaan ulang terhadap Tri Adhianto dijadwalkan pada pekan depan.