PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY), emiten televisi berlangganan milik Grup MNC, tengah menghadapi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari kreditur asing di saat posisi kas perusahaan menipis. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menetapkan status PKPU Sementara bagi perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo tersebut.
Permohonan PKPU itu diajukan oleh Ascot Group Holdings Ltd. Corporate Secretary MSKY, Ray Rezky Prihatino, menjelaskan bahwa gugatan tersebut bermula dari klaim tagihan Ascot senilai 4 juta dolar Amerika Serikat. Dalam catatan laporan keuangan per 30 September 2026, kewajiban itu tercatat sebagai utang usaha sebesar Rp71,99 miliar setelah penjabaran kurs.
PKPU Sementara 43 Hari hingga 17 Desember
Pengadilan telah memutus status PKPU Sementara pada 5 November 2026 selama 43 hari kalender, atau hingga 17 Desember 2026. Selama masa itu, MSKY diberi kesempatan menyusun proposal perdamaian dan restrukturisasi utang bersama para krediturnya.
Kondisi keuangan perusahaan menjadi sorotan karena kasnya sangat tipis dibandingkan kewajiban yang harus dibayar. Laporan keuangan MSKY per 30 September 2026 mencatat saldo kas dan setara kas tersisa Rp2,11 miliar. Sementara itu, total liabilitas jangka pendek emiten Grup MNC ini mencapai Rp490,52 miliar.
Di tengah proses restrukturisasi, manajemen MSKY menyiapkan langkah penyehatan agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Layanan televisi berlangganan yang dijalankan perusahaan selama ini tetap berjalan sambil menunggu keputusan pengadilan atas status PKPU tetap.
Beban Hukum Lain yang Membayangi Grup MNC
Perkara PKPU ini bukan satu-satunya beban hukum yang membayangi Hary Tanoesoedibjo dan Grup MNC tahun ini. Pada April 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) membayar ganti rugi sekitar Rp531 miliar kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), perusahaan jalan tol milik Jusuf Hamka.
Putusan itu mencakup ganti rugi materiil 28 juta dolar AS atau setara sekitar Rp481 miliar, ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga kewajiban dilunasi, serta ganti rugi immateriil Rp50 miliar. Perkara tersebut berakar pada transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) Unibank senilai 28 juta dolar AS pada 1999 dan kini berlanjut ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Bagi investor, dua perkara hukum yang berjalan beriringan ini menjadi pengingat bahwa kesehatan keuangan emiten tidak hanya ditentukan oleh kinerja operasional, tetapi juga oleh beban kewajiban masa lalu. Perkembangan sidang PKPU MSKY hingga pertengahan Desember akan menjadi penanda penting bagi masa depan perusahaan televisi berlangganan tersebut.
Publik dan pelaku pasar kini menunggu proposal restrukturisasi yang diajukan MSKY kepada para kreditur. Apakah perusahaan mampu meyakinkan kreditur untuk menyetujui skema pembayaran baru, atau justru berujung pada kepailitan, akan terjawab dalam beberapa pekan ke depan.