Kabar tentang pencairan bantuan sosial oleh Kementerian Keuangan mulai 16 Februari 2026 ramai beredar di Facebook. Informasi itu menyebut masyarakat bisa mendaftar bansos dengan mengirim pesan langsung ke akun tertentu.
Unggahan tersebut dibagikan akun bernama “dana bantuan sosial PKH” pada 14 Februari 2026. Dalam narasinya dicantumkan logo Kemenkeu serta tanda tangan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa agar tampak resmi.
Pengunggah mengklaim dana bansos periode Januari hingga Desember 2026 wajib cair merata. Warganet juga diminta segera mendaftarkan diri melalui messenger.
Akun Tidak Resmi dan Minim Pengikut
Penelusuran menunjukkan akun tersebut bukan akun resmi milik pemerintah. Jumlah pengikutnya sangat sedikit dan kontennya berulang kali memuat klaim serupa terkait bantuan sosial.
Setiap unggahan selalu mengarahkan pengguna untuk mengirim pesan pribadi. Pola ini menjadi indikasi bahwa akun tersebut tidak memiliki otoritas resmi.
Sebagai pembanding, akun Facebook resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki ratusan ribu pengikut serta tanda verifikasi.
Diminta Data Pribadi dan Rekening
Saat dihubungi, akun itu membalas dengan pesan yang menyatakan penerima terpilih berhak memperoleh dana Rp35 juta. Pengirim pesan kemudian diminta mengisi nama bank, nama pemilik rekening, nomor rekening, nomor WhatsApp aktif, hingga mengirim foto KTP atau Kartu Keluarga.
Permintaan data sensitif tersebut identik dengan modus penipuan atau phishing. Pelaku biasanya memanfaatkan informasi pribadi untuk mengakses rekening korban atau menyalahgunakan identitas.
Fakta Penyaluran Bansos
Pencarian informasi terkait bansos Kemenkeu 2026 menunjukkan bahwa Kemenkeu memang berupaya mempercepat belanja perlindungan sosial pada kuartal I 2026 guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam forum Economic Outlook 2026 di Jakarta menyampaikan target pertumbuhan 5,6 persen pada kuartal pertama, salah satunya melalui optimalisasi belanja pemerintah.
