Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri.
Risiko ini harus segera diantisipasi melalui kebijakan strategis pemerintah.
>>> Perjalanan Kapal Haji: Tyndareus I Tiba di Jeddah, Borneo Berangkat dari Tanjung Priok
Pada Senin (18/6) pagi, nilai tukar rupiah melemah 33 poin atau 0,19 persen menjadi Rp17.630 per dolar AS.
Posisi ini lebih rendah dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.597 per dolar AS.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan risiko PHK terutama mengancam industri manufaktur. Ia menekankan pentingnya mitigasi melalui berbagai kebijakan.
Menurut Bhima, pelemahan rupiah berdampak pada impor bahan baku di sektor elektronik, otomotif, pertanian, dan farmasi.
Pelaku usaha terpaksa melakukan downsizing, seperti mengecilkan ukuran produk hingga mengurangi kapasitas dan volume produksi.
"Tujuannya agar tidak ada shock harga berlebihan kepada konsumen dan menjaga margin.
Tapi pertanyaannya sampai berapa lama, karena jika rupiah terus melemah, pelaku usaha akan kesulitan menyesuaikan harga," ujar Bhima.
Efisiensi yang paling dikhawatirkan adalah ketika kapasitas produksi menurun akibat tekanan biaya produksi. Biaya operasional yang kemudian dikorbankan adalah tenaga kerja.
>>> Bank Tanah Terima PMN Non Tunai Aset Tanah Rp2,95 Triliun
Oleh karena itu, langkah antisipatif menjadi sangat vital. Tujuannya agar PHK di sektor industri padat karya, termasuk manufaktur, dapat dicegah.
"Khawatir sektor formal semakin menciut, pekerjanya akan menjadi pengangguran baru atau pekerja informal dengan kualitas rendah," kata Bhima.
Ia menambahkan, pelaku industri diharapkan melakukan stress test untuk mengetahui titik toleransi terhadap pelemahan rupiah. Dengan demikian, mereka bisa bersiap menghadapi skenario terburuk dan melakukan antisipasi sejak awal.
Rekomendasi Kebijakan
Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menilai pemerintah perlu fokus pada penguatan rupiah. Sektor moneter harus mempertimbangkan kenaikan BI rate, sementara sektor fiskal perlu melakukan realokasi anggaran.
"Yang pasti penguatan rupiah menjadi prioritas. Sektor moneter harus pertimbangkan betul soal kenaikan BI-rate.
Sektor fiskal harus ada realokasi anggaran untuk menyelamatkan daya beli masyarakat. Dua kebijakan tersebut sangat bisa dilakukan saat ini," kata Huda.
Bhima menilai efek pelemahan rupiah akan berdampak pada sisi impor bahan baku, termasuk elektronik, industri otomotif, bahkan sektor pertanian dan farmasi.
>>> Serangan Jantung Tingkatkan Risiko Penurunan Daya Ingat
Hal ini membuat pelaku usaha melakukan downsizing untuk menghindari shock harga berlebihan kepada konsumen.
