Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mempercepat transformasi aparatur sipil negara (ASN) guna menghadapi disrupsi teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan transformasi dilakukan melalui penguatan kompetensi digital ASN dan kolaborasi dengan perguruan tinggi.
>>> Riset Jepang: Aroma Makanan Pengaruhi Nafsu Makan Kucing
Hal ini bertujuan mencetak talenta birokrasi yang berdaya saing digital.
“Ke depan ASN harus melakukan transformasi besar menuju pemerintahan digital.
Perguruan tinggi harus menjadi bagian dari ekosistem penyiapan talenta nasional yang siap menghadapi perubahan,” ujarnya di Sumedang, Senin.
Menurut dia, perguruan tinggi berperan strategis dalam menyiapkan lulusan sesuai kebutuhan birokrasi digital.
Penyesuaian kurikulum digital governance dan transformasi birokrasi menjadi langkah penting.
Ia menjelaskan perubahan teknologi berdampak pada seluruh aspek pemerintahan menuju sistem berbasis data yang terintegrasi.
Sistem ini berorientasi pada pelayanan publik yang lebih efektif.
Kondisi tersebut menuntut penguatan kompetensi digital ASN, mulai dari literasi digital, kepemimpinan digital, hingga adaptasi teknologi baru di lingkungan birokrasi.
>>> Pertamina dan MedcoEnergi Mulai Serap Minyak dari Sumur Rakyat
“Berdasarkan Global Competitiveness Index, Indonesia berada di peringkat 80 dari 135 negara. Ini menjadi pengingat bahwa kita harus memperkuat kualitas talenta dan daya saing nasional,” tambahnya.
Pemerintah mencatat terdapat sekitar 6,7 juta ASN yang menjadi modal penting dalam percepatan transformasi birokrasi nasional di era digital.
Data Badan Kepegawaian Negara per Mei 2026 menunjukkan ASN didominasi Generasi Y sebesar 54 persen atau 3,7 juta orang.
Generasi X mencapai 35 persen atau 2,3 juta orang, dan Generasi Z sebesar 10 persen atau 650.118 orang.
Dominasi ASN usia produktif ini dinilai menjadi peluang besar untuk mempercepat transformasi digital birokrasi.
Penguatan talenta, modernisasi sistem kerja, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci.
Dia juga menyebut birokrasi ke depan harus lebih responsif dan berbasis data agar kebijakan dan layanan publik dapat dijalankan secara cepat, tepat, dan terukur.
Ia menekankan bahwa birokrasi ke depan harus lebih responsif dan berbasis data agar kebijakan dan layanan publik dapat dijalankan secara cepat, tepat, dan terukur.
>>> Retakan Politik Warnai Perayaan 70 Tahun Eurovision
Transformasi ini juga memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem digital pemerintahan.
