Hakim Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada Rabu menetapkan bahwa sidang mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan dimulai pada 30 November.
Duterte didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kebijakan perang anti-narkoba yang memicu ribuan kematian.
>>> Polisi Thailand Akui Foto Viral Berdandan Nyentrik Hasil AI
Menurut jaksa, Duterte bertanggung jawab atas puluhan pembunuhan. Ia diduga mengawasi operasi anti-narkoba yang mematikan, pertama sebagai wali kota Davao dan kemudian sebagai presiden.
Hakim Tolak Penundaan
Hakim ketua Joanna Korner menekankan pentingnya percepatan persidangan. Ia menolak permintaan pengadilan untuk menunda tanggal mulai karena kekurangan penerjemah.
Korner meminta staf pengadilan memastikan tersedia penerjemahan ke bahasa yang digunakan di Filipina, termasuk Tagalog. Bahasa Inggris dan Perancis adalah bahasa resmi ICC.
Duterte, yang menjabat presiden dari 2016 hingga 2022, ditangkap di Filipina tahun lalu dan diterbangkan ke Den Haag.
Ia membantah semua tuduhan.
>>> Kanada akan Beli Pesawat Peringatan Dini GlobalEye dari Saab
Perkiraan jumlah korban tewas selama masa jabatan Duterte bervariasi, mulai dari lebih dari 6.000 yang dilaporkan polisi nasional hingga 30.000 menurut kelompok hak asasi manusia.
Duterte tidak hadir di ruang sidang untuk setiap sidang. Ia telah melepaskan haknya untuk hadir.
Bulan lalu, hakim menyatakan ia layak diadili setelah menunda sidang sebelumnya karena masalah kesehatan.
Awal bulan ini, ICC membuka surat perintah penangkapan untuk Ronald Marapon dela Rosa, mantan kepala polisi nasional di bawah Duterte.
Dela Rosa diduga membantu pelaksanaan operasi anti-narkoba yang menewaskan ribuan tersangka.
>>> Iran: Draft Kesepakatan dengan AS Buka Kembali Jalur Pelayaran Hormuz
Dela Rosa dilaporkan bersembunyi setelah insiden di gedung Senat Filipina yang melibatkan tembakan. Otoritas Filipina memburunya dan berjanji akan menyerahkannya ke ICC.
