Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) Jamieson Greer mengirim surat kepada dewan redaksi Washington Post untuk membantah tajuk rencana mereka yang mengkritik usulan tarif baru terhadap Korea Selatan dan negara lain terkait kekhawatiran kerja paksa.
Dalam surat yang diposting di situs USTR, Greer mengatakan bahwa tajuk rencana tersebut didorong oleh antipati terhadap Presiden Donald Trump.
>>> Jenewa Tingkatkan Keamanan Hadapi Protes Anti-G7 yang Diikuti 50.000 Orang
Tajuk rencana Washington Post edisi 3 Juni berjudul "Trump tries a new trick to raise tariffs" menyebut pengumuman tarif baru sebagai "dalih untuk proteksionisme".
Surat kabar itu juga mempertanyakan mengapa China dikenakan tarif yang sama dengan Korea Selatan, Jepang, dan Swiss jika tarif tersebut benar-benar ditujukan untuk memerangi kerja paksa.
"Hanya Dewan Redaksi Washington Post yang akan menemukan cara untuk mendukung pendekatan laissez-faire terhadap perbudakan modern," kata Greer dalam suratnya.
Latar Belakang Usulan Tarif
USTR telah mengusulkan pengenaan tarif tambahan sebesar 10 persen atau 12,5 persen pada impor dari 60 negara ekonomi.
Langkah ini didasarkan pada kegagalan negara-negara tersebut dalam menegakkan larangan impor barang yang dibuat dengan kerja paksa secara efektif.
>>> Oktagon UFC di Halaman Gedung Putih Siap untuk Perayaan Ultah Trump ke-80
Korea Selatan, China, dan Jepang termasuk di antara 54 negara yang bisa menghadapi tarif 12,5 persen.
Greer menambahkan bahwa Washington Post mungkin ingin "memberikan kelonggaran kepada negara asing yang memilih untuk menutup mata terhadap kerja paksa di luar negeri".
"Biarkan saya tegaskan: di bawah Presiden Trump, Amerika Serikat tidak akan lagi mentolerir kerja paksa dalam rantai pasokan global," tegasnya.
USTR melakukan investigasi perdagangan terhadap 60 negara berdasarkan Section 301 Undang-Undang Perdagangan 1974.
Investigasi juga dilakukan terhadap Korea Selatan, China, Jepang, dan 13 negara lain untuk mengungkap praktik perdagangan "tidak adil" terkait kelebihan kapasitas struktural dan produksi.
>>> Wall Street Pulihkan Sebagian Kerugian Pekan Ini, Saham AI Bangkit
Langkah ini muncul saat pemerintahan Trump berupaya memberlakukan tarif baru menggantikan tarif "resiprokal" spesifik negara yang dibatalkan Mahkamah Agung pada Februari lalu.
