Kementerian Perdagangan China pada Senin menyatakan bahwa tarif baru Amerika Serikat terhadap barang-barang China atas dugaan kerja paksa tidak berdasar dan merupakan tindakan proteksionisme.
China mendesak Washington untuk mencabut tarif tersebut.
Pada Jumat, AS memberlakukan tarif baru sebesar 10 persen dan 12,5 persen terhadap barang dari 60 mitra dagang, termasuk Uni Eropa dan China, dengan tuduhan bahwa negara-negara tersebut gagal mengendalikan impor yang diproduksi dengan kerja paksa.
China dikenakan tarif 12,5 persen.
Kebijakan baru AS berpotensi merusak gencatan senjata dagang rapuh yang dicapai kedua negara tahun lalu.
Langkah ini muncul saat kedua pihak bersiap menghadapi kemungkinan kunjungan Presiden China Xi Jinping ke AS pada September.
Kementerian Perdagangan China dalam pernyataannya menuduh AS telah lama memanipulasi isu kerja paksa.
"Kali ini, Washington kembali meluncurkan investigasi Section 301 dan memberlakukan tarif sepihak dengan dalih 'kerja paksa', yang merupakan tindakan tipikal unilateralisme dan proteksionisme, dan China dengan tegas menentangnya," kata kementerian tersebut.
China menegaskan telah memiliki sistem hukum ketenagakerjaan yang komprehensif untuk mencegah dan memerangi praktik kerja paksa.
Sebaliknya, AS tidak hanya gagal meratifikasi Konvensi Kerja Paksa 1930, tetapi juga telah lama memanipulasi isu tersebut.
Kementerian juga menyebut bahwa Washington telah berjanji dalam perundingan dagang bahwa tarif pengganti atas barang China tidak akan melebihi 20 persen.
Tarif baru 12,5 persen berdasarkan penyelidikan kerja paksa masih dalam batas itu.
"China mendesak AS untuk memperbaiki praktik kelirunya dan sepenuhnya mencabut tindakan tarif sepihak yang relevan," kata kementerian.
China menyatakan tetap berhak mengambil semua tindakan yang diperlukan sambil menilai langkah AS selanjutnya.
"Diharapkan AS akan bekerja sama dengan China untuk menjunjung dan mengimplementasikan konsensus yang dicapai dalam konsultasi dagang, terus mengurangi daftar masalah dan memperpanjang daftar kerja sama," pungkas kementerian.
