Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Senin (27/7/2026).
Pertemuan itu membahas percepatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah serta penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Langkah ini diambil di tengah minimnya alokasi TKD dalam APBN 2026 yang membuat sejumlah pemerintah daerah (pemda) kesulitan memenuhi kebutuhan belanja, terutama pembayaran gaji pegawai PPPK.
Desakan Percepatan DBH
Tito mengaku telah meminta Purbaya untuk mempercepat pencairan DBH bagi daerah yang berhak menerimanya.
Ia menegaskan pemerintah tidak memberikan ruang bagi daerah untuk mengurangi hak pegawai akibat keterbatasan anggaran.
"Ya, kita juga sudah sampaikan kepada Pak Menteri Keuangan [Purbaya]. Ada beberapa daerah yang paling urgen masalah belanja pegawai.
Saya sudah menyampaikan bahwa tidak ada opsi untuk merumahkan atau tidak membayar pegawai," kata Tito di Kementerian Keuangan.
Tito menjelaskan sebelum meminta dukungan pusat, pemda harus melakukan efisiensi anggaran terlebih dahulu.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah pos belanja operasional yang dapat dipangkas untuk menutupi kekurangan anggaran belanja pegawai.
