unique visitors counter
⌂ Beranda News Serapan APBD Pandeglang Baru 46 Persen, DPRD Soroti Kinerja OPD

Serapan APBD Pandeglang Baru 46 Persen, DPRD Soroti Kinerja OPD

Serapan APBD Pandeglang Baru 46 Persen, DPRD Soroti Kinerja OPD
Ilustrasi: Serapan APBD Pandeglang Baru 46 Persen, DPRD Soroti Kinerja OPD
A A Ukuran Teks16px

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang hingga semester pertama Tahun Anggaran 2026 baru mencapai 46 persen.

Capaian tersebut mendapat sorotan dari DPRD Pandeglang yang menilai penyerapan anggaran masih di bawah target ideal.

>>> Eks Waka BGN Lodewyk Pusung Kembali Ajukan Praperadilan

Wakil Ketua II DPRD Pandeglang, Dadi Rajadi, mengatakan serapan APBD pada pertengahan tahun seharusnya sudah mencapai sedikitnya 50 persen.

Rendahnya realisasi anggaran dikhawatirkan berdampak pada keterlambatan pembangunan hingga menurunnya kualitas pekerjaan yang dilaksanakan menjelang akhir tahun.

"Secara total serapan anggaran di Pemkab Pandeglang baru mencapai 46 persen.

Idealnya, pada semester pertama sudah menyentuh 50 persen atau bahkan lebih," kata Dadi kepada wartawan, Jumat, 7 Agustus 2026.

Disdikpora dan DPUPR Jadi Sorotan

Dadi mengungkapkan, rendahnya serapan anggaran terjadi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

>>> AISMOLI: Diskon Motor Listrik Lebih Efektif daripada PPNDTP

Di Disdikpora, dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp684 miliar, realisasi anggaran baru mencapai Rp260 miliar atau sekitar 37 persen.

Sementara itu, Belanja Modal Gedung yang dianggarkan sebesar Rp18 miliar baru terealisasi Rp222 juta atau sekitar 1,2 persen.

Menurut Dadi, pihak Disdikpora menjelaskan rendahnya penyerapan anggaran dipengaruhi keterlambatan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang baru dilakukan pada Juli 2026.

"Saat kami minta penjelasan, pihak Disdikpora menyampaikan bahwa pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat baru dilakukan pada Juli, sehingga penyerapan anggaran belum maksimal," ujarnya.

>>> Jadwal Ganjil Genap Puncak Bogor 7-9 Agustus 2026: Waktu Berlaku dan Rekayasa One Way

DPRD meminta agar seluruh OPD mengoptimalkan anggaran daerah agar target pembangunan dapat tercapai.

M
Tim Redaksi
Penulis: Maria Renata
📰 Update Terbaru
stikibot