Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah gambut Kalimantan kembali menjadi sorotan.
Asap tebal yang dihasilkan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam hak dasar warga atas udara bersih.
>>> Demo 27 Agustus 2026: Isu Viral di Medsos, Fakta yang Perlu Diketahui
Menanggapi krisis tahunan ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat langkah pencegahan.
Ia menekankan pentingnya restorasi gambut yang masif dan berkelanjutan, bukan sekadar pemadaman darurat.
"Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu mengerahkan seluruh sumber daya dan berbagai upaya yang ada untuk membantu masyarakat di Kalimantan," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Sabtu, 22 Agustus 2026.
>>> Sekda Karawang: Transformasi Digital Bukan Soal Banyak Aplikasi
Karhutla Gambut: Bencana Tahunan yang Sulit Dipadamkan
Karhutla di lahan gambut memiliki karakteristik yang jauh lebih sulit dipadamkan dibanding tanah mineral. Api membara di bawah permukaan, sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh publik.
Sultan menegaskan bahwa karhutla merupakan bencana yang sangat membatasi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yakni udara yang sehat. Karena itu, DPD RI memberikan perhatian khusus terhadap bencana tersebut.
"Kami mendapatkan informasi bahwa sudah banyak masyarakat di sejumlah daerah yang mengalami ISPA. Hal ini tentu sangat memengaruhi kesehatan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," ungkapnya.
>>> Hakim Federal Batalkan Larangan Visa Era Trump yang Berlaku untuk 75 Negara
Sultan mendorong pemerintah untuk memaksimalkan fungsi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terulangnya karhutla di masa mendatang.
