Fadli Zon Tegaskan Tak Akan Minta Maaf soal Pernyataan Rudapaksa Massal Mei 1998: Perbedaan Pendapat Itu Wajar
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi dengan tegas permintaan maaf yang dilayangkan sejumlah pihak terkait pernyataannya mengenai tidak adanya kasus rudapaksa massal dalam Kerusuhan Mei 1998. Dalam sebuah kesempatan wawancara, Fadli menyatakan bahwa dirinya tak akan meminta maaf meski ada pihak yang merasa keberatan atas pernyataannya tersebut.
Pernyataan politisi Partai Gerindra ini mencuat setelah Koalisi Masyarakat Sipil meminta klarifikasi atas pernyataannya yang dinilai meremehkan tragedi kemanusiaan yang terjadi saat kerusuhan Mei 1998 silam. Dalam pernyataannya, Fadli menyatakan bahwa istilah “rudapaksa massal” harus dibuktikan secara hukum dan tidak bisa begitu saja diterima tanpa data atau bukti yang kuat.
Menolak Dipaksa Minta Maaf
Saat ditanya lebih lanjut, Fadli Zon menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dalam demokrasi. Ia bahkan menyatakan siap menjelaskan maksud dari ucapannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Saya kira silakan saja berbeda pendapat ya, tapi artinya argumen saya itu saya jelaskan gitu supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tutur Fadli dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV dan dikutip oleh Kilat.com.
Lebih lanjut, Fadli menekankan bahwa dirinya tidak membantah terjadinya kasus rudapaksa selama kerusuhan Mei 1998. Namun, ia mempertanyakan penggunaan kata "massal" dalam konteks tersebut. Menurutnya, istilah tersebut perlu verifikasi yang mendalam dan pembuktian secara ilmiah serta hukum.
Bukan Mengingkari, Tapi Menyaring Narasi Sejarah
Fadli juga menegaskan bahwa sikapnya bukanlah upaya untuk mengingkari atau menyangkal terjadinya pelanggaran HAM berat saat kerusuhan Mei 1998. Justru, ia ingin agar narasi sejarah Indonesia disusun secara akurat dan tidak dipenuhi informasi yang belum tentu terbukti kebenarannya.
“Jadi bukan menegasikan, tetapi terutama pada persoalan-persoalan yang jangan sampai merugikan diri kita sendiri,” imbuh Fadli.
Ia pun mengecam keras segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan tersebut. Namun, Fadli tetap bersikeras bahwa istilah “rudapaksa massal” harus melalui proses investigasi yang objektif dan transparan.
Penulisan Ulang Sejarah Diserahkan ke Tim Ahli
Soal apakah isu rudapaksa saat kerusuhan Mei 1998 akan masuk dalam penulisan ulang sejarah nasional, Fadli menyatakan bahwa keputusan itu sepenuhnya akan diserahkan kepada tim sejarawan dan ahli yang kompeten. Ia menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam merekonstruksi masa lalu bangsa.
“Ini soal bagaimana kita menulis sejarah dengan benar, bukan hanya berdasarkan narasi-narasi yang emosional atau politis, tapi harus didasarkan pada fakta dan data yang valid,” tandas Fadli.
Pernyataan Fadli Zon ini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat sipil, aktivis HAM, dan akademisi. Beberapa pihak menilai pernyataan tersebut bisa membahayakan proses pemulihan korban dan upaya pengungkapan kebenaran sejarah.
Namun, di sisi lain, ada pula yang mendukung pendirian Fadli yang ingin sejarah ditulis secara obyektif dan tidak dipengaruhi agenda politik tertentu. Diskursus ini menjadi penting karena berkaitan erat dengan identitas nasional dan rekonsiliasi sosial pasca-tragedi kemanusiaan.
Pentingnya Rekonsiliasi dan Pemulihan Korban
Tragedi Mei 1998 merupakan salah satu momen kelam dalam sejarah Indonesia modern. Selain menelan banyak korban jiwa dan harta benda, peristiwa ini juga meninggalkan luka mendalam bagi para korban, khususnya perempuan yang menjadi target kekerasan seksual.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil telah lama menyerukan agar negara mengambil langkah konkret dalam memberikan keadilan dan rehabilitasi bagi para korban. Termasuk dalam hal ini adalah pengakuan resmi negara atas pelanggaran HAM berat yang terjadi saat itu.
Dengan adanya pernyataan kontroversial seperti ini, debat publik tentang sejarah, keadilan transisional, dan hak-hak korban semakin hangat dibahas. Bagaimanapun, masa lalu tidak boleh dilupakan, tetapi harus dihadirkan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran.
