Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan investigasi internal dugaan penggelembungan harga atau markup pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat rampung dalam waktu paling lama tiga pekan.
Target tersebut disampaikan Mensos selepas memimpin Apel Ikrar Anti Korupsi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (18/5/2026).
"Target pendalaman ini paling lama tiga minggu, Insya Allah, awal bulan depan hasilnya sudah bisa disampaikan oleh Pak Irjen," kata Saifullah Yusuf.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas masukan, kritik, dan anggapan masyarakat mengenai pengadaan barang yang dinilai terlalu mahal.
Langkah Awal Investigasi
Sebagai langkah awal, Kemensos telah membebastugaskan dua pejabat terkait.
Mereka adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Sekretariat Jenderal serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
Investigasi mencakup evaluasi terhadap dua lini pengadaan, yaitu program yang telah berjalan pada 2025 dan yang sedang berproses pada 2026.
Seluruh penanggung jawab pengadaan bersikap kooperatif dan menyatakan siap diaudit.
"Nanti setelah ada laporan lengkap dari Pak Irjen, akan ada evaluasi dan hasil investigasi.
Semuanya akan kita tindak lanjuti, apakah dengan sanksi internal atau kita teruskan ke aparat penegak hukum," ucap Mensos.
Selain investigasi internal, Kemensos juga aktif meminta nasihat dan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi tata kelola pengadaan barang dan jasa ke depan.
Masukan dari KPK akan ditindaklanjuti, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sistem perencanaan.
"Ini semua adalah bagian dari pencegahan dini dan bentuk apresiasi kami terhadap seluruh pendapat masyarakat," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Mensos memastikan investigasi ini mencakup evaluasi terhadap dua lini pengadaan, yakni program yang telah berjalan pada 2025 dan yang sedang berproses pada 2026.
Seluruh penanggung jawab pengadaan bersikap kooperatif dan menyatakan siap untuk diaudit.
"Masukan dari KPK banyak sekali dan akan kita tindak lanjuti. Saat ini kami mengevaluasi perencanaannya, baru kemudian dilanjutkan ke pengadaannya.
Ini semua adalah bagian dari pencegahan dini dan bentuk apresiasi kami terhadap seluruh pendapat masyarakat," kata Mensos Saifullah Yusuf.
