Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri menekankan bahwa integrasi kamera pengawas (CCTV) di Jakarta harus mengutamakan perlindungan privasi warga.
Hal ini disampaikan saat penandatanganan nota kesepakatan bersama Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (18/5/2026).
Nota kesepakatan tersebut mencakup rencana pengintegrasian sekitar 24.000 CCTV dalam satu sistem pengawasan bersama. Tujuannya untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan di ibu kota.
"Penggunaannya harus jelas, SOP-nya harus disiapkan dan perlindungan privasi masyarakat juga harus tetap menjadi prioritas utama," kata Asep di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin.
Asep berharap setelah penandatanganan ini, jajaran teknis segera menindaklanjuti pelaksanaannya. Sistem ini diharapkan dapat digunakan dalam waktu dekat.
"Semoga kerja sama kita hari ini dapat mendukung upaya dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman, menciptakan deteksi gangguan yang lebih cepat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat dibutuhkan pada hari ini," ujarnya.
Ia menambahkan, CCTV harus menjadi alat bantu dalam mencegah, memantau, merespons, dan mendukung penanganan gangguan keamanan maupun ketertiban umum.
Termasuk dalam hal kepadatan arus lalu lintas.
"Dari data yang ada, jumlah CCTV yang ada di DKI Jakarta sudah cukup besar.
Ada yang dikelola oleh perangkat daerah, BUMD, fasilitas publik, transportasi, hingga bangunan setiap gedung perkantoran. Potensi ini yang masih terus berkembang untuk diintegrasikan ke depannya nanti," ucapnya.
Asep menambahkan, jumlah kamera yang banyak belum tentu efektif jika sistemnya masih terpisah-pisah.
Oleh karena itu, integrasi sistem, mekanisme akses yang jelas, standar penggunaan data, dan koordinasi yang cepat antarinstansi sangat diperlukan.
"Dan mudah-mudahan, hasil dari kerja sama yang dilaksanakan pada sore hari ini akan sangat terasa nantinya ketika ada sesuatu hal di lapangan.
Jadi ketika ada kejadian, informasi awal bisa lebih cepat diperoleh," ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, CCTV yang diintegrasikan berasal dari berbagai sumber.
Mulai dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi perangkat daerah (OPD), sarana lalu lintas milik Polda Metro Jaya, hingga gedung-gedung bertingkat lebih dari empat lantai di Jakarta.
Demikian pula CCTV yang telah terpasang di berbagai titik strategis, seperti MRT, LRT, Transjakarta, hingga gedung bertingkat akan dihubungkan dalam satu sistem terpadu.
Integrasi ini diharapkan memperluas jangkauan pengawasan dan memperkuat program "Jaga Jakarta" yang selama ini dijalankan bersama Forkopimda DKI Jakarta.
"Kalau itu bisa dilakukan, maka Jakarta akan semakin lengkap data yang dimiliki dan mudah-mudahan ini akan memperkuat Jaga Jakarta," ujar Pramono.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mengintegrasikan sekitar 24.000 CCTV dalam satu sistem pengawasan bersama guna menjaga ketertiban umum dan keamanan di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan CCTV tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi perangkat daerah (OPD), sarana lalu lintas milik Polda Metro Jaya, hingga gedung-gedung bertingkat lebih dari empat lantai di Jakarta.
Demikian pula CCTV yang telah terpasang di berbagai titik strategis, di antaranya MRT, LRT, Transjakarta, hingga gedung bertingkat akan dihubungkan dalam satu sistem terpadu.
Ia juga menjelaskan, integrasi CCTV ini diharapkan memperluas jangkauan pengawasan dan memperkuat program “Jaga Jakarta” yang selama ini dijalankan bersama Forkopimda DKI Jakarta.
