Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshori Yusuf menyatakan digitalisasi sistem perlindungan sosial (Perlinsos) dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Dalam diskusi bersama media di Jakarta, Senin (18/5/2026), ia menjelaskan bahwa sebagian penerima manfaat kesulitan mengakses bantuan sosial karena masalah administrasi dan data kependudukan.
Integrasi data melalui digitalisasi, menurut Arief, dapat meminimalkan kendala tersebut. Identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform.
"Ada isu administrasi, ada isu kependudukan. Dengan DPI (Digital Public Infrastructure) ini bisa diminimalisasi," ujarnya.
Arief mengungkapkan masih ditemukan exclusion error pada sejumlah program bantuan sosial. Exclusion error adalah kondisi ketika masyarakat yang layak menerima bantuan belum mendapatkan akses.
Pada program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), tingkat exclusion error mencapai sekitar 70 persen.
Ia juga menyoroti inclusion error, yaitu penerima bantuan yang sebenarnya tidak lagi memenuhi kriteria namun masih menerima bantuan.
Misalnya pada program PIP dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, tingkat inclusion error mencapai sekitar 40 persen.
Pembaruan data secara berkala menjadi penting agar bantuan sosial lebih tepat sasaran. Saat ini, sebagian data kesejahteraan masyarakat masih mengacu pada data yang belum diperbarui.
Data tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Arief, kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.
"Di Indonesia itu kemiskinan hari ini belum tentu miskin besok atau tidak miskin hari ini belum tentu tidak miskin besok," katanya.
Melalui sistem yang terdigitalisasi, masyarakat nantinya dapat mendaftarkan diri secara langsung melalui telepon seluler. Data yang dimasukkan akan diperbarui saat itu juga.
"Nanti kalau ada digitalisasi, orang itu kalau dia membutuhkan akan langsung daftar dengan HP-nya dan pada saat itu juga akan memasukkan data yang akan dipakai untuk menentukan desilnya," ujar Arief.
Ia menambahkan digitalisasi perlindungan sosial juga ditargetkan mengurangi potensi kesalahan penyaluran bantuan. Baik bagi masyarakat yang belum menerima bantuan maupun penerima yang kondisi ekonominya telah berubah.
"Kondisi-kondisi ini yang akan kita coba bukan hilangkan karena susah kalau dihilangkan sampai nol persen, tapi kita akan kurangi seminimal mungkin dengan DPI," kata dia.
Ia mengatakan pembaruan data secara berkala menjadi penting agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.
Saat ini, sebagian data kesejahteraan masyarakat masih mengacu pada data yang belum diperbarui sehingga belum mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya.
