Ekonom menekankan bahwa independensi calon Gubernur Bank Indonesia (BI) merupakan fondasi utama agar kebijakan moneter tetap kredibel dan konsisten menjaga stabilitas.
Hal ini disampaikan merespons pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai gubernur bank sentral.
Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, mengungkapkan independensi tidak cukup hanya dijamin undang-undang.
Menurutnya, hal itu harus tercermin dalam kemampuan mengambil keputusan berdasarkan kondisi ekonomi, bukan tekanan politik jangka pendek.
"Tanpa ruang gerak yang independen, kebijakan suku bunga dan pengelolaan likuiditas berisiko digunakan untuk kepentingan stimulasi sesaat.
Akibatnya, sasaran pengendalian inflasi menjadi bergeser," kata Yusuf saat dihubungi, Rabu (29/7/2026).
Dalam konteks Indonesia, pemisahan yang jelas antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting.
Pengalaman krisis 1997–1998 menunjukkan bahwa ketika bank sentral kehilangan independensinya dan harus mendukung pembiayaan pemerintah, jumlah uang beredar meningkat berlebihan, inflasi naik, nilai tukar tertekan, dan daya beli masyarakat melemah.
"Karena itu, bank sentral harus mampu menolak tekanan untuk melakukan monetisasi defisit agar disiplin fiskal tetap terjaga," tuturnya.
