Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti target pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang belum tercantum dalam dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menilai belum masuknya proyek tersebut ke dalam RUKN menunjukkan wacana pembangunan PLTS 100 GW belum matang untuk diimplementasikan.
>>> Transformasi Digital bank bjb Raih Penghargaan Nasional, Layanan Nasabah Semakin Berkualitas
"Sampai hari ini, dasar hukum untuk PLTS 100 gigawatt itu masih belum ada. Proyek ini tidak ada di RUKN yang disahkan tahun lalu.
Jadi, saya berharap sebelum ada groundbreaking dan pelaksanaan di lapangan, dasar hukumnya diperjelas terlebih dahulu," kata Fabby kepada Bloomberg Technoz, dikutip Sabtu (1/8/2026).
>>> Uni Eropa Gelar Rapat Darurat Bahas Krisis Migran di Ceuta
Fabby menjelaskan penyusunan RUKN seharusnya menjadi pijakan utama dalam setiap pengembangan ketenagalistrikan nasional.
>>> Pengusaha dan Pemerintah Tanggapi Isu Mal Pasang Pagar Tinggi
Adapun, perubahan isi RUKN dapat menjadi pertimbangan pembentukan peraturan presiden (perpres) yang akan meregulasi program PLTS 100 GW.
