Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat secara resmi mengonfirmasi telah melakukan intervensi terkoordinasi untuk membeli yen. Langkah ini merupakan aksi bersama pertama sejak 2011.
Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, menyatakan bahwa intervensi pada Jumat lalu bertujuan mengatasi volatilitas berlebihan dan pergerakan yen yang tidak tertib.
>>> Kebakaran Feri di Indonesia Tewaskan 5 Orang, Jumlah Hilang Belum Diketahui
Ia menegaskan tidak akan ragu untuk melakukan intervensi terkoordinasi lebih lanjut.
Pengumuman ini mendorong yen menguat lebih dari 1 persen ke level 155,20 per dolar AS, level terkuat sejak awal Mei.
Sebelumnya, yen sempat menyentuh level terendah dalam 40 tahun di dekat 164 per dolar.
Dukungan AS dan Sorotan pada BOJ
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, membenarkan upaya tersebut dan menegaskan Washington akan berpartisipasi dalam intervensi bersama berikutnya. Ia juga mendukung langkah bank sentral Jepang untuk menaikkan suku bunga.
Pernyataan Bessent menyoroti Bank of Japan (BOJ) yang pekan lalu menahan suku bunga tetapi memberi sinyal kenaikan pada pertemuan September.
>>> LPS: Dana Nasabah Jumbo di Atas Rp5 Miliar Melonjak 15,44%
Analis menilai komentar tersebut memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga bulan depan.
Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor dua tahun sempat mencapai 1,545 persen, tertinggi sejak 1995, karena pasar memperhitungkan peluang kenaikan suku bunga lebih awal.
Koordinasi Lebih Lanjut dan Fasilitas Fed
Bessent juga menyebutkan AS akan mempertimbangkan untuk meningkatkan ukuran fasilitas pembelian kembali Federal Reserve yang menyediakan likuiditas dolar sementara.
Fasilitas ini dapat membantu Jepang mendapatkan likuiditas tanpa menjual obligasi AS.
Sebelum intervensi bersama, data BOJ menunjukkan Jepang mungkin telah menjual hingga $58,97 miliar untuk membeli yen saat intervensi di pasar New York pada Kamis.
>>> Kemenperin: Pasar Sportwear RI Berpotensi Tumbuh 52% hingga 2030
Meski demikian, beberapa analis meragukan efektivitas jangka panjang intervensi ini karena faktor struktural seperti kenaikan biaya bahan bakar akibat konflik Timur Tengah dan perbedaan suku bunga yang masih lebar.
