>>> Jadwal Tayang dan Sinopsis Deep Water (2026) Aaron Eckhart
Tapi secara garis besar memang Undang-Undang hanya memberikan framework saja dan tidak akan mengatur secara terlalu detail."
"Kayak kalau perlindungan SDM kan memberikan framework bahwa ketika kita men-hire pekerja atau ketika kita bekerja sama ada hal-hal mendasar yang perlu disepakati, perlu dipenuhi oleh pemberi kerja.
Itu yang kita atur," kata Fauzan.
Ia menegaskan hal-hal lain yang bersifat teknis tetap diserahkan kepada mekanisme pasar. "Untuk hal-hal lainnya ya biar market yang menentukan seperti itu," katanya.
Proses Revisi UU Perfilman
Saat ini, revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sedang dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Kebudayaan.
Fauzan memperkirakan draf awal revisi tersebut akan rampung dalam waktu dekat sebelum diajukan oleh Kementerian Kebudayaan ke DPR.
UU Perfilman Indonesia pertama kali disahkan pada Maret 1992 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.
Kemudian UU itu dicabut dan digantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman pada Oktober 2009 dan berlaku hingga saat ini.
Dorongan resmi untuk revisi UU Film 2009 kembali diumumkan secara intensif oleh Kementerian Kebudayaan pada Oktober 2025, atas pertimbangan kebaruan dan perkembangan teknologi, digital, hingga kecerdasan buatan.
>>> Fakta dan Hal Menarik dari Dracin Royal Betrothal
Proses penyusunan naskah akademik, draf RUU, dan Pokja bersama BPI, LSF, serta Kemenko PMK dilakukan intensif sejak awal 2026.
