Integrasi tidak hanya soal kartu atau aplikasi, tetapi juga kesesuaian rute dan jadwal antarmoda,” ujarnya.
>>> Pengadilan AS Izinkan Ribuan Gugatan soal Kecanduan Media Sosial Melanjutkan Proses Hukum
Kedua, sediakan kuota khusus bagi warga Kepulauan Seribu.
Pemegang KTP Kepulauan Seribu, pelajar, pasien beserta pendamping, pekerja, dan pelaku usaha lokal harus memperoleh prioritas, terutama pada akhir pekan dan musim liburan.
Pemesanan tiket juga perlu tersedia secara daring dan luring agar lansia serta warga dengan keterbatasan akses digital tetap terlayani.
Ketiga, tetapkan tarif terjangkau, adil, dan transparan.
Pemprov Jakarta dapat menerapkan tarif khusus atau subsidi bagi warga Kepulauan Seribu serta kelompok prioritas, sementara wisatawan menggunakan skema tarif yang berbeda.
Besaran subsidi, biaya operasional, dan tarif setiap rute harus diumumkan secara terbuka agar kebijakan tetap berkelanjutan dan tidak membebani warga.
Keempat, tetapkan standar keselamatan dan keandalan layanan transportasi laut yang ketat.
Seluruh kapal harus memenuhi standar kelaiklautan, kapasitas penumpang, manifest, ketersediaan jaket keselamatan, kompetensi awak, perawatan berkala, dan kesiapan menghadapi keadaan darurat.
Informasi cuaca, perubahan jadwal, pembatalan, pengembalian tiket, serta layanan pengganti juga harus disampaikan secara cepat dan pasti.
>>> KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Kakak Hary Tanoe Besok
Kelima, libatkan pelaku transportasi laut lokal.
