Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2026.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum, menegaskan aksi ini bukan untuk merayakan kemerdekaan, melainkan untuk mempertanyakan sejauh mana kemerdekaan telah dirasakan masyarakat.
>>> Bantuan Beras Rp 100 Miliar untuk NTT Disalurkan, Stok Bulog 5,2 Juta Ton
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menilai masih ada persoalan kedaulatan, ketimpangan ekonomi, penegakan hukum, dan kebebasan sipil yang belum tuntas.
"Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik, negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat," ujar Yatalathof.
Ia menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari perjanjian dagang yang dinilai tunduk pada kepentingan asing, penangkapan terhadap masyarakat dan pemuda, hingga ketimpangan dalam penegakan hukum.
Yatalathof juga menyebut sulitnya lapangan kerja serta belum meratanya akses pendidikan dan kesehatan sebagai bukti kemerdekaan belum dirasakan sepenuhnya.
"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," tegasnya.
Ia pun mengkritik pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dinilai banyak berbicara tentang kedaulatan, tetapi belum cukup berpihak pada kepentingan rakyat.
Aparat negara disebut lebih sibuk mengamankan kekuasaan daripada memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
>>> Netanyahu dan Kushner Bahas Peran Jenderal AS Awasi Perlucutan Senjata Hamas
Massa aksi meminta maaf kepada warga Jakarta atas potensi kemacetan yang ditimbulkan. Mereka menyebut kemacetan lalu lintas hanya sementara, sedangkan persoalan struktural telah berlangsung puluhan tahun.
"Kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk," ucapnya.
Tuntutan Demo BEM UI
Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, memberantas KKN, dan mewujudkan reforma agraria sejati.
Mereka juga menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi total PSN, serta penghentian program MBG dan KDMP.
Selain itu, mereka mendesak penghentian pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan pengembalian otonomi daerah.
Mereka juga meminta penetapan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.
>>> Menteri Pertahanan Jepang: Kerja Sama AS-Korsel Krusial untuk Keamanan
Terakhir, mereka menuntut penghentian represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta pembubaran YON TP.
