Industri kasino dan resor terpadu Korea Selatan tengah menghadapi krisis besar. Pemerintah mendorong kenaikan pungutan dana pengembangan pariwisata dari maksimal 10 persen menjadi 15 persen dari total pendapatan.
Perubahan regulasi ini datang saat para operator besar masih berjuang memulihkan investasi awal yang sangat besar. Mereka juga harus mengelola biaya operasional yang meningkat setelah tahun-tahun ketidakpastian pasar.
Para eksekutif industri dan pakar pariwisata yang berkumpul dalam diskusi meja bundar The Korea Times pada Rabu menyoroti bahwa perubahan kebijakan ini dapat menghambat ekspansi di masa depan.
Mereka juga menilai kebijakan ini akan merusak daya saing.
Diskusi tersebut berfokus pada revisi Undang-Undang Promosi Pariwisata oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata. Pemerintah dilaporkan mulai mendorong revisi ini pada Juli.
Selain menaikkan batas pungutan dana pariwisata, kementerian juga berencana menerapkan sistem perpanjangan lisensi lima tahunan. Ada pula proses persetujuan sebelumnya untuk pengalihan kepemilikan bisnis.
Pemerintah berargumen bahwa langkah-langkah ini diperlukan untuk menyelaraskan dengan standar global dan mengembalikan manfaat publik.
Namun, operator resor setempat menunjukkan bahwa lonjakan beban keuangan yang tiba-tiba akan melemahkan industri.
Seruan untuk Keringanan Regulasi
Kang Dae-suk, asisten wakil presiden urusan hukum dan pemerintahan di Inspire Entertainment Resort, menyuarakan kekhawatiran atas waktu dan tingkat keparahan regulasi yang diusulkan.
"Kami menginvestasikan hampir 2 triliun won ($1,45 miliar) untuk membangun resor kelas dunia di Pulau Yeongjong berdasarkan jaminan dukungan pemerintah yang stabil," kata Kang.
"Kasino hanya menempati kurang dari 4 persen dari luas fasilitas." Kang menekankan bahwa resor tersebut sudah mengalami kesulitan keuangan yang parah.
"Defisit akumulasi kami mencapai hampir 600 miliar won pada tahun lalu," kata Kang.
"Meskipun menderita kerugian besar, kami telah meminjam uang untuk membayar puluhan miliar won dana pariwisata setiap tahun."
Ia menyatakan kekhawatiran bahwa peningkatan pungutan dana dapat menimbulkan risiko serius bagi pembiayaan kembali lebih dari 1 triliun won tahun depan.
"Jika lembaga keuangan menganggap industri ini tidak stabil karena kenaikan regulasi yang sewenang-wenang, biaya pembiayaan kembali kami akan melonjak," tambah Kang.
"Itu akan memaksa kami memotong biaya operasional, yang secara langsung mengancam lapangan kerja lokal dan investasi budaya seperti arena kami."
Lee Jong-myoung, direktur eksekutif departemen komunikasi di Paradise, menyuarakan kekhawatiran serupa mengenai persyaratan reinvestasi berkelanjutan.
"Resor terpadu tidak dapat mempertahankan daya saing tanpa terus-menerus berinvestasi kembali di fasilitas non-kasino seperti konvensi, hotel mewah, dan hiburan," kata Lee.
Ia mengatakan Paradise City, resor terpadu milik Paradise Group, juga mengalami kerugian besar selama bertahun-tahun setelah dibuka pada 2017 sebelum akhirnya meraih laba kecil baru-baru ini.
Paradise City dan Inspire sama-sama resor terpadu yang dibuka di Pulau Yeongjong masing-masing pada 2017 dan 2023.
"Kasino khusus turis asing di Korea beroperasi di bawah variabel eksternal yang tidak stabil seperti ketegangan diplomatik dan ancaman pandemi," kata Lee.
"Menerapkan kenaikan pungutan berbasis pendapatan yang kaku menciptakan beban berat yang menghambat investasi masa depan."
Perlunya Visi Jangka Panjang
Para ahli hukum dan akademisi dalam diskusi tersebut menyuarakan kekhawatiran atas pendekatan pemerintah yang seragam terhadap pungutan berbasis pendapatan.
Mereka menekankan bahwa kebijakan pajak yang kaku dapat menghalangi calon investor asing dan mengguncang ekosistem pariwisata lokal.
Seo Won-suk, presiden Tourism Sciences Society of Korea dan profesor di Kyung Hee University yang memimpin sesi tersebut, menyoroti peran publik dari resor terpadu.
"Fasilitas non-kasino yang dibangun oleh resor terpadu berfungsi sebagai infrastruktur pariwisata nasional yang vital," kata Seo.
"Regulasi seharusnya bertujuan mendorong pertumbuhan industri dan menarik wisatawan asing, bukan menghukum operator."
Kim Ji-hoon, penasihat di firma hukum Shin dan Kim, mengatakan bahwa menerapkan kenaikan pungutan secara seragam tanpa mempertimbangkan profitabilitas menciptakan distorsi serius.
"Di sektor khusus lainnya, sistem dana khusus biasanya mencakup mekanisme bantuan, keringanan sementara, atau pengecualian untuk bisnis yang sedang kesulitan," kata Kim.
"Hanya menaikkan pungutan berdasarkan pendapatan kotor tanpa mempertimbangkan kerugian aktual perusahaan mengirim sinyal negatif kepada investor global."
Lee Jae-seok, profesor di departemen manajemen pariwisata di Universitas Nasional Kangwon, mengingatkan tentang kenaikan biaya yang mendadak dengan mengutip preseden internasional.
"Di Nevada, butuh setengah abad penyesuaian bertahap untuk menaikkan tarif pajak kasino tertinggi dari 5 persen menjadi 6,75 persen," kata Lee.
"Perubahan regulasi mendadak di negara lain secara historis memaksa perusahaan memotong lapangan kerja dan menghentikan pengeluaran, yang pada akhirnya melemahkan kemampuan mereka bersaing secara global."
Jeong Kwang-min, peneliti di Institut Budaya dan Pariwisata Korea, menekankan perlunya kerangka kebijakan yang lebih disesuaikan.
"Kasino khusus turis asing di Korea memiliki struktur operasional yang sangat berbeda, mulai dari venue perkotaan kecil yang disewa hingga resor terpadu skala besar," kata Jeong.
"Pemerintah harus menetapkan kebijakan insentif jangka panjang yang mendorong operator untuk bertransformasi menjadi resor terpadu skala penuh."
Kim Jae-kyoung, wakil presiden The Korea Times, mengakhiri diskusi dengan menyerukan visi strategis yang jelas dan kepemimpinan kebijakan yang tegas.
"Destinasi global seperti Singapura dan Jepang telah berhasil memanfaatkan resor terpadu melalui lingkungan regulasi yang dapat diprediksi," kata Kim.
"Korea membutuhkan peta jalan jangka panjang yang komprehensif yang memungkinkan resor terpadu berkembang sebagai penggerak utama ekonomi nasional."
