Meta sepakat membayar hingga US$18 miliar dan memberlakukan pembatasan baru bagi remaja pengguna Facebook dan Instagram di Amerika Serikat.
Kesepakatan ini mengakhiri gugatan besar di California yang diajukan oleh 29 negara bagian.
Gugatan tersebut menuding Meta sengaja merancang platformnya agar membuat pengguna muda kecanduan.
Perusahaan juga dituduh menyesatkan publik tentang risiko dan mengumpulkan data anak di bawah 13 tahun secara ilegal.
Kesepakatan yang diajukan ke pengadilan federal pada 26 Agustus itu mencakup batas waktu penggunaan dua jam secara default untuk pengguna di bawah 18 tahun.
Meta membantah melakukan kesalahan dalam penyelesaian ini.
Respons Global
Pejabat Australia menyambut langkah Meta sebagai bukti bahwa perusahaan memiliki alat untuk melindungi anak muda.
Menteri Komunikasi Australia, Anika Wells, mengatakan perusahaan media sosial seharusnya sudah menggunakan alat tersebut sejak lama.
Di Filipina, Sekretaris Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi, Henry Aguda, mengungkapkan Meta dan Roblox berjanji memperketat verifikasi usia.
Mereka juga akan memperluas kontrol orang tua dan menerapkan batas waktu di platform.
Komisi Eropa menunggu Meta menyajikan perubahan untuk membatasi desain adiktif di jejaring sosialnya. Sebelumnya, Komisi telah mengeluarkan temuan awal bahwa Meta melanggar Undang-Undang Layanan Digital (DSA).
Pada Juli lalu, Komisi Eropa meminta Facebook dan Instagram menonaktifkan autoplay dan scroll tanpa akhir secara default.
Mereka juga meminta jeda waktu layar dan perubahan sistem rekomendasi untuk mengurangi keterlibatan pengguna.
Pada April, Komisi menyatakan Meta gagal mencegah anak di bawah 13 tahun membuka atau memelihara akun.
Juru bicara Komisi, Thomas Regnier, menegaskan bahwa Meta harus memberikan manajemen waktu layar dan kontrol orang tua yang layak.
Tantangan Penegakan
Penegakan pembatasan di Australia masih belum konsisten. Studi menunjukkan 80% anak di bawah umur masih menggunakan media sosial berbulan-bulan setelah larangan berlaku pada Desember.
Akibatnya, anggota parlemen Australia menggandakan denda maksimum dan meningkatkan kekuatan regulator.
Di Asia, sejumlah negara seperti China, Korea Selatan, India, Malaysia, Indonesia, dan Filipina juga memperketat pengawasan media sosial.
Firma hukum kelas action Australia, Shine Lawyers, sedang berdiskusi dengan pengacara Mark Lanier yang menangani kasus California.
Mereka mempertimbangkan gugatan serupa di Australia terkait desain dan operasi platform media sosial.
Kepala kelas action Shine Lawyers, Craig Allsopp, mengatakan keluarga Australia berhak mendapatkan jawaban jika mereka terkena dampak.
Kesepakatan di AS bisa menjadi preseden bagi tuntutan hukum di negara lain.
