Guru Besar Ilmu Politik dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, menilai pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak seharusnya dikaitkan dengan kewajiban membayar pajak kendaraan.
Menurutnya, kebijakan yang mengharuskan masyarakat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saat membeli BBM berpotensi tidak tepat jika digunakan untuk mengetahui status pembayaran pajak kendaraan.
Cecep menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya memiliki mekanisme sendiri untuk mendorong masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya.
"Membeli bahan bakar jangan dikait-kaitkan dengan bayar pajaknya. Jangan menyulut BBM, jangan pajak kendaraannya saja yang dititik," kata Cecep kepada Poskota, Jumat, 4 September 2026.
Ia menilai pemerintah perlu memperbaiki pelayanan publik dan kondisi perekonomian masyarakat agar kesadaran membayar pajak meningkat.
Cecep meyakini masyarakat akan lebih terdorong memenuhi kewajiban pajak apabila mendapatkan pelayanan dan fasilitas publik yang baik.
"Supaya bayar pajaknya lancar, ekonominya harus baik. Pemerintah juga layani, jalannya baik jangan bolong-bolong, fasilitas-fasilitas publik dibangun dengan baik.
Insya Allah rakyat akan bayar pajak dengan baik," ujarnya.
Ia juga menilai pengaitan pembayaran pajak dengan pembelian BBM dapat menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar.
Selain itu, pemeriksaan STNK tidak serta-merta dapat memastikan status kepemilikan kendaraan karena persoalan kendaraan hasil kejahatan juga dapat terjadi.
"Itu kan sama dengan begini, menghalangi orang hak untuk membeli BBM. Kalau kendaraan belum bayar pajak itu soal lain, gimana kalau ada kendaraan juga hasil curian, misalnya," ucapnya.
Terkait upaya memastikan BBM subsidi tepat sasaran, Cecep mengatakan pemerintah seharusnya lebih dahulu membenahi basis data penerima subsidi.
Data tersebut perlu dievaluasi dan diverifikasi secara berkala agar masyarakat yang berhak menerima subsidi tidak justru terlewat.
"Pertama soal basis datanya harus benar. Jadi pemerintah juga harus benar bikin datanya.
Mana yang berhak, mana yang enggak, dievaluasi juga secara periodik. Jangan sampai salah sasaran," tuturnya.
