Jagat politik dan literasi tanah air kembali digegerkan oleh sebuah kontroversi yang melibatkan nama Presiden Prabowo Subianto. Bukan terkait kebijakan strategis atau isu geopolitik, perhatian publik kini tertuju pada sebuah buku berjudul Islam Ala Prabowo.
Polemik yang awalnya dianggap sekadar perdebatan semantik mengenai pemilihan judul, kini berkembang menjadi isu serius terkait etika publikasi dan integritas intelektual. Kader PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, tampil ke publik membongkar apa yang ia sebut sebagai "kebohongan" yang terstruktur di balik terbitnya buku tersebut.
Dalam keterangannya pada Selasa, 8 September 2026, Guntur menilai buku ini bukan hanya gagal secara substansi, tetapi juga berpotensi menjadi bumerang bagi citra Presiden Prabowo di tengah masa jabatannya.
Misteri Frasa "Ala": Antara Gaya dan Doktrin
Sorotan pertama Guntur membedah anatomi judul buku tersebut. Menurutnya, penggunaan frasa "ala" dalam konteks pemikiran seorang tokoh bukanlah perkara sederhana. Dalam khazanah keilmuan Islam di Indonesia, "ala" merujuk pada mazhab, corak pemikiran, atau doktrin yang telah teruji dan memiliki pengikut.
"Islam ala siapa? Kebohongan di balik buku Islam ala Prabowo. Judul buku Islam ala Prabowo saja sudah cukup mengundang tanda tanya besar di kalangan netizen dan pengamat," ujar Guntur dalam rilis persnya.
Guntur menjelaskan, istilah "ala" sejatinya tidak bermasalah jika dilekatkan pada tokoh yang memang memiliki track record gagasan teologis yang mapan. Namun, ketika dilekatkan pada sosok yang lebih dikenal sebagai negarawan dan pemimpin militer seperti Prabowo, istilah tersebut terasa janggal dan dipaksakan.
"Islam ala Prabowo semestinya berarti Islam dengan gaya dan corak pemikiran yang memang digagas oleh Prabowo. Pertanyaannya, apakah ada gagasan teologis spesifik dari Presiden yang hendak dirangkum? Atau ini hanya kemasan kosong?" tegasnya.
Dugaan "Kejahatan Intelektual": Pencatutan Nama Tokoh
Polemik ini semakin runyam ketika masuk ke dalam bab-bab krusial terkait narasumber atau tokoh yang dikutip. Guntur menyoroti adanya nama-nama besar ulama dan cendekiawan muslim yang dicantumkan dalam buku tersebut, namun merasa tidak pernah dilibatkan.
Tiga nama besar yang disebut Guntur adalah Gus Kautsar (KH Kautsar Hikmat), Tuan Guru Bajang (TGB) atau KH Muhammad Zainul Majdi, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode sebelumnya, Prof KH Said Aqil Siradj.
Menurut penelusuran Guntur, ketiga tokoh ini telah memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak pernah dimintai kontribusi, tulisan, maupun izin pencantuman nama dalam buku tersebut.
"Ketiganya menegaskan tidak pernah dilibatkan dan diminta tulisan dalam buku tersebut. Ini bukan sekadar kesalahan redaksional atau teknis editing. Melainkan pencatutan nama yang pantas disebut sebagai kejahatan intelektual," ungkap Guntur dengan nada serius.
Tuduhan "kejahatan intelektual" ini tentu bukan main-main. Dalam dunia akademis dan penerbitan, mencantumkan nama tokoh tanpa izin demi mendongkrak kredibilitas buku adalah pelanggaran etika berat yang bisa merusak reputasi tokoh yang bersangkutan.
Komparasi dengan Raksasa Pemikiran Islam
Untuk memperkuat argumennya, Guntur mengajak pembaca membandingkan buku ini dengan literatur yang membahas tokoh-tokoh Islam berpengaruh di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa istilah "ala" akan sangat relevan jika digunakan pada tokoh-tokoh yang telah meninggalkan warisan pemikiran yang jelas.
Sebagai contoh, istilah "Islam ala KH Ahmad Dahlan" merujuk pada modernisme Islam dan gerakan pembaruan. "Islam ala KH Hasyim Asy'ari" merujuk pada tradisi pesantren dan fiqih. Sementara "Islam ala Gus Dur" lekat dengan gagasan pribumisasi Islam dan pluralisme, serta "Islam ala Said Aqil" dengan konsep Islam Nusantara-nya.
"Bandingkan dengan Islam ala K.H. Ahmad Dahlan, atau ala Gus Dur dengan gagasan pribumisasi Islamnya. Itu masuk akal karena ada gagasan yang bisa ditelusuri. Bahkan corak Islam Bung Karno pun bisa dilihat dari korespondensinya dengan Ustaz Ahmad Hasan yang menunjukkan pemikiran progresif dan terbuka," jelas Guntur.
Namun, ketika memaksakan label "Islam ala Prabowo", Guntur menilai tidak ada landasan sosiologis maupun teologis yang kuat. Prabowo, menurutnya, tidak dikenal publik melalui wacana keislaman yang spesifik, melainkan sebagai pemimpin nasionalis dan pertahanan.
Bumerang Politik dan Sabotase Halus
Dampak dari penerbitan buku ini diprediksi Guntur akan menjadi kontraproduktif. Alih-alih mengangkat citra religiusitas Presiden, buku ini justru membuka celah kritik dan ejekan dari berbagai kalangan, terutama di media sosial.
"Alih-alih Presiden Prabowo mendapatkan poin positif, yang ada justru kritik keras hingga ejekan. Ini berbahaya," ujarnya.
Guntur memberikan peringatan keras kepada Istana dan tim komunikasi Presiden agar lebih jeli. Ia menduga adanya unsur "sabotase halus" dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bersembunyi di balik topeng pendukung.
"Presiden Prabowo mestinya hati-hati pada segelintir orang yang mengklaim memberikan apresiasi. Harus bisa membedakan mana mereka yang benar-benar ingin mendukung dengan mereka yang ingin menjatuhkan dengan cara yang halus," pungkas Guntur.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari penerbit maupun tim penyusun buku terkait dugaan pencatutan nama tokoh tersebut. Namun, polemik ini telah menjadi pelajaran berharga bagi dunia perbukuan politik di Indonesia: bahwa integritas data dan etika pencantuman nama adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
