"Bandingkan dengan Islam ala K.H. Ahmad Dahlan, atau ala Gus Dur dengan gagasan pribumisasi Islamnya. Itu masuk akal karena ada gagasan yang bisa ditelusuri. Bahkan corak Islam Bung Karno pun bisa dilihat dari korespondensinya dengan Ustaz Ahmad Hasan yang menunjukkan pemikiran progresif dan terbuka," jelas Guntur.
Namun, ketika memaksakan label "Islam ala Prabowo", Guntur menilai tidak ada landasan sosiologis maupun teologis yang kuat. Prabowo, menurutnya, tidak dikenal publik melalui wacana keislaman yang spesifik, melainkan sebagai pemimpin nasionalis dan pertahanan.
Bumerang Politik dan Sabotase Halus
Dampak dari penerbitan buku ini diprediksi Guntur akan menjadi kontraproduktif. Alih-alih mengangkat citra religiusitas Presiden, buku ini justru membuka celah kritik dan ejekan dari berbagai kalangan, terutama di media sosial.
"Alih-alih Presiden Prabowo mendapatkan poin positif, yang ada justru kritik keras hingga ejekan. Ini berbahaya," ujarnya.
Guntur memberikan peringatan keras kepada Istana dan tim komunikasi Presiden agar lebih jeli. Ia menduga adanya unsur "sabotase halus" dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bersembunyi di balik topeng pendukung.
"Presiden Prabowo mestinya hati-hati pada segelintir orang yang mengklaim memberikan apresiasi. Harus bisa membedakan mana mereka yang benar-benar ingin mendukung dengan mereka yang ingin menjatuhkan dengan cara yang halus," pungkas Guntur.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari penerbit maupun tim penyusun buku terkait dugaan pencatutan nama tokoh tersebut. Namun, polemik ini telah menjadi pelajaran berharga bagi dunia perbukuan politik di Indonesia: bahwa integritas data dan etika pencantuman nama adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
