Ketegangan Taiwan-China di Gwangju Biennale ke-16 menjadi sorotan setelah insiden "Taiwan Pavilion" membayangi pembukaan acara tersebut.
Perselisihan ini dinilai bukan sekadar ketegangan diplomatik yang muncul tiba-tiba di sebuah acara seni.
Insiden itu disebut mengungkap persoalan mendalam pada salah satu penyelenggara acara seni kontemporer paling dikenal di Asia.
Pertanyaan yang muncul adalah apakah sistem manajemen penyelenggara berjalan dengan baik.
Gwangju Biennale diluncurkan pada 1995 dengan semangat Pemberontakan Demokratik Gwangju 18 Mei 1980.
Acara ini tumbuh menjadi biennale seni kontemporer terbesar di Korea serta tertua dan terbaik di Asia.
Setiap edisi acara ini didukung dana publik dan belanja terkait lebih dari 10 miliar won atau sekitar 7,44 juta dolar AS.
Anggaran operasional 2026 ditetapkan sekitar 14,3 miliar won, di luar 1 miliar won terpisah untuk mengisi aset dasar.
Model Kepegawaian dan Akar Masalah
Persoalan disebut bermuara pada model kepegawaian yang rapuh.
Seorang pegawai tingkat manajer tim di Yayasan Gwangju Biennale yang bekerja dengan kontrak jangka pendek mengatakan staf inti biennale hanya sekitar 30 orang.
Sisanya bekerja dengan kontrak jangka pendek.
"Karena begitu banyak karyawan bekerja dengan kontrak jangka pendek, kesinambungan pekerjaan inti terputus setiap edisi," kata pegawai yang tidak disebutkan namanya itu.
"Tidak ada akumulasi pengetahuan operasional atau warisan dari 16 edisi."
Ketergantungan pada staf berbasis proyek bukan hal luar biasa untuk acara besar yang digelar dua tahun sekali.
Namun ketergantungan yayasan itu tampaknya meluas ke fungsi jangka pendek, termasuk koordinasi internasional, administrasi paviliun, dan pekerjaan institusional inti.
Padahal, bidang-bidang itu membutuhkan kesinambungan, pengetahuan khusus, dan hubungan jangka panjang.
Perselisihan Taiwan Pavilion menjadi gambaran nyata risiko yang timbul dari struktur tersebut.
Yayasan awalnya menyebut peserta sebagai National Taiwan Museum of Fine Arts sesuai registrasi.
Namun setelah keberatan dari seniman dan pejabat Taiwan, yayasan kemudian menyetujui penamaan Taiwan Pavilion.
Akibatnya, peserta dari China menarik diri sebagai bentuk protes.
Masalahnya bukan sekadar karena isu itu menyangkut pertanyaan politik sensitif tentang Taiwan.
Organisasi yang menjalankan platform budaya global itu tampak tidak siap mengenali, mengantisipasi, dan mengelola konsekuensi diplomatik dari penamaan serta representasi kesepakatan institusional.
Presiden Yayasan, Youn Bum-mo, meminta maaf dalam konferensi pers dan mengakui sistem paviliun perlu dirombak.
Ia menilai pembedaan antara paviliun nasional dan institusional "tampaknya tidak lagi banyak berarti."
Ia juga menyebut jumlah pendaftar menjadi sulit dikelola yayasan.
Pengakuan itu penting karena proyek paviliun yang diluncurkan pada 2018 sebagai inisiatif terpisah dari pameran utama berkembang cepat.
Jumlahnya meningkat dari sembilan pada 2023 menjadi 31 pada 2024.
Namun departemen yang bertanggung jawab atas administrasi paviliun kehilangan lima dari enam pekerja kontraknya tahun lalu.
Materi serah terima pun minim, menurut laporan berita lokal.
Staf kontrak baru ditugaskan secara tergesa-gesa pada Maret dan April.
Dua di antaranya kemudian menangani komunikasi dan pekerjaan administratif yang melibatkan 27 negara dan institusi tahun ini.
Kontroversi Lain dan Pertanyaan untuk Yayasan
Skandal paviliun Taiwan tampaknya bukan satu-satunya insiden yang menunjukkan kurangnya profesionalisme yayasan.
Isu itu muncul di tengah kontroversi lain yang merugikan terkait administrasi biennale yang buruk.
Pada 2023, yayasan menghapus Park Seo-bo Art Prize yang baru dibentuk hanya sebulan setelah upacara penghargaan pertamanya.
Penghapusan itu merespons protes seniman lokal yang menilai penamaan penghargaan setelah maestro "dansaekhwa" itu tidak mencerminkan semangat demokratis pendirian biennale.
Kritikus berpendapat Park menyesuaikan diri dengan rezim militer 1970-an dan menutup mata terhadap gerakan pro-demokrasi di Gwangju.
Karena itu, namanya dinilai tidak cocok untuk penghargaan biennale.
Penghargaan itu didanai GIZI Foundation milik Park yang menyumbang 1 juta dolar AS.
Donasi tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada pemenang selama sembilan edisi berikutnya.
Pembatalan itu menegaskan kegagalan berulang dalam mengantisipasi bagaimana keputusan di ruang rapat akan diterima seniman di Gwangju.
Di kota itu, legitimasi biennale tidak terpisahkan dari warisan demokratis daerah.
Pameran utama tahun ini bertema "You Must Change Your Life," mengambil judul dari Rainer Maria Rilke.
Tema itu mengkaji transformasi pada skala individu, kolektif, dan planet.
Pertanyaan itu kini tampaknya berlaku sama mendesaknya bagi yayasan sendiri.
Reputasi biennale tidak hanya ditentukan seniman ternama internasional, kurator ambisius, atau anggaran besar.
Reputasi itu juga bergantung pada apakah institusi mampu mengingat kesepakatannya sendiri, memahami medan politik tempatnya beroperasi, dan bertanggung jawab ketika sistemnya gagal.
