Ketegangan Taiwan-China di Gwangju Biennale ke-16 menjadi sorotan setelah insiden "Taiwan Pavilion" membayangi pembukaan acara tersebut.
Perselisihan ini dinilai bukan sekadar ketegangan diplomatik yang muncul tiba-tiba di sebuah acara seni.
Insiden itu disebut mengungkap persoalan mendalam pada salah satu penyelenggara acara seni kontemporer paling dikenal di Asia.
Pertanyaan yang muncul adalah apakah sistem manajemen penyelenggara berjalan dengan baik.
Gwangju Biennale diluncurkan pada 1995 dengan semangat Pemberontakan Demokratik Gwangju 18 Mei 1980.
Acara ini tumbuh menjadi biennale seni kontemporer terbesar di Korea serta tertua dan terbaik di Asia.
Setiap edisi acara ini didukung dana publik dan belanja terkait lebih dari 10 miliar won atau sekitar 7,44 juta dolar AS.
Anggaran operasional 2026 ditetapkan sekitar 14,3 miliar won, di luar 1 miliar won terpisah untuk mengisi aset dasar.
Model Kepegawaian dan Akar Masalah
Persoalan disebut bermuara pada model kepegawaian yang rapuh.
Seorang pegawai tingkat manajer tim di Yayasan Gwangju Biennale yang bekerja dengan kontrak jangka pendek mengatakan staf inti biennale hanya sekitar 30 orang.
Sisanya bekerja dengan kontrak jangka pendek.
"Karena begitu banyak karyawan bekerja dengan kontrak jangka pendek, kesinambungan pekerjaan inti terputus setiap edisi," kata pegawai yang tidak disebutkan namanya itu.
"Tidak ada akumulasi pengetahuan operasional atau warisan dari 16 edisi."
Ketergantungan pada staf berbasis proyek bukan hal luar biasa untuk acara besar yang digelar dua tahun sekali.
Namun ketergantungan yayasan itu tampaknya meluas ke fungsi jangka pendek, termasuk koordinasi internasional, administrasi paviliun, dan pekerjaan institusional inti.
Padahal, bidang-bidang itu membutuhkan kesinambungan, pengetahuan khusus, dan hubungan jangka panjang.
