Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah melewati batas waktu pengajuan hingga 905 hari.
KPU menyebut permohonan itu diajukan jauh setelah tenggat yang ditentukan, yaitu maksimal tiga hari setelah penetapan hasil pemilu pada 20 Maret 2024.
Dengan demikian, batas akhir pengajuan seharusnya 23 Maret 2024, tetapi permohonan baru diajukan pada 10 September 2026.
Kuasa hukum KPU, Saleh, menyatakan para pemohon sendiri mengakui keterlambatan tersebut dalam dokumen permohonan yang menjadi alat bukti sah dan mengikat.
"Para Pemohon sudah mengakui permohonannya diajukan lewat waktu. Ini di halaman 39 poin 105.
Pengakuan dari para Pemohon dalam permohonannya merupakan alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat terhadap dirinya yang mengakui," ujar Saleh.
KPU menegaskan permohonan yang diajukan melewati batas waktu secara otomatis gugur secara hukum tanpa perlu pembuktian lebih lanjut.
Mereka juga menilai alasan mencari keadilan tidak dapat membenarkan pengabaian ketentuan hukum tentang batas waktu tersebut.
"Alasan Pemohon sebagai upaya mencari keadilan tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan mengabaikan atau menerobos ketentuan hukum yang secara limitatif telah mengatur batas waktu pengajuan suatu permohonan-permohonan," kata Saleh.
KPU juga menyoroti bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan PHPU Pilpres.
Menurut KPU, permohonan tersebut tidak jelas dan diajukan ke lembaga yang tidak tepat, karena kewenangan mengajukan sengketa PHPU Pilpres hanya dimiliki oleh pasangan calon peserta pemilu.
"Menurut hukum, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon nyata-nyata telah jauh melampaui tenggang waktu pengajuan," tambah Saleh sambil memaparkan keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon dan hasil pemilu yang menjadi acuan batas waktu.
Selain itu, KPU menilai permohonan para pemohon mengandung inkonsistensi dan keambiguan, serta tidak mempersoalkan hasil suara yang menjadi inti sengketa PHPU.
"Alasan pengajuan PHPU pada dasarnya harus memuat kesalahan penghitungan suara dan perbandingan hasil suara yang benar. Namun, para Pemohon tidak mempersoalkan hasil perolehan suara," jelas Saleh.
KPU juga mempertahankan bahwa Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang syarat pencalonan diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
KPU menolak dalil pemohon yang menyatakan cacat pencalonan Gibran bukan hanya administratif tapi juga manipulatif.
Dalam petitumnya kepada MK, KPU meminta majelis menerima dan mengabulkan eksepsi termohon seluruhnya, menolak permohonan pemohon, serta menyatakan keabsahan beberapa keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon, nomor urut, hasil pemilu, dan penetapan pasangan calon terpilih pada Pilpres 2024 tetap berlaku.
KPU menilai gugatan PHPU soal syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di MK diajukan terlambat 905 hari dan meminta gugatan ditolak.
