JAKARTA, SURABAYAINSIDE.com - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak perlu panik. BPJS Kesehatan membantah kabar yang ramai beredar di media sosial — salah satunya X — yang menyebut program Jaminan Kesehatan bakal dihapus dan dialihkan ke klinik Koperasi Desa Merah Putih.
Bantahan Resmi BPJS Kesehatan
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyatakan informasi penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar itu tidak benar. Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers di situs resmi pada Selasa (27/10/2026).
"Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir ataupun terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi," kata Rizzky.
Layanan Berjalan Seperti Biasa
Rizzky memastikan pelayanan kepada peserta JKN tetap berjalan normal. Peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana sebelumnya.
Mengapa Kabar Itu Tidak Berdasar
Penyelenggaraan JKN, jelas Rizzky, berlandaskan hukum sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional — bukan kebijakan sementara yang bisa dihapus begitu saja.
BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang itu mengatur pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan beserta programnya. Landasan konstitusinya ada pada Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak atas jaminan sosial dan mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
Dengan dasar hukum sekuat itu, klaim penghapusan yang beredar di media sosial tidak memiliki pijakan.
