Anggota senior Partai Demokrat di Kongres Amerika Serikat mendesak Presiden Donald Trump melestarikan seluruh rekaman komunikasi resmi dengan chatbot kecerdasan buatan.
Permintaan itu muncul di tengah pertanyaan apakah Grok, chatbot milik Elon Musk, ikut memengaruhi keputusan militer yang sensitif.
Dalam surat bertanggal Rabu yang pertama kali diperoleh Politico, Jamie Raskin dan Robert Garcia menyatakan pertanyaan yang diajukan Trump serta para ajudan Gedung Putih, berikut jawaban chatbot, merupakan catatan kepresidenan.
Menurut keduanya, dokumen tersebut wajib dilestarikan berdasarkan hukum federal.
Keduanya meminta sesi taklimat tertutup paling lambat 11 November.
Materi yang diminta mencakup penggunaan AI oleh presiden, pengamanan keamanan, dan kemungkinan akses perusahaan luar terhadap percakapan sensitif.
Sorotan pada Grok dan Keputusan Militer
Surat itu menyusul laporan bahwa Trump menghabiskan berjam-jam menggunakan Grok dalam pertemuan di Ruang Oval pada Desember 2025 bersama Musk.
Dalam pertemuan tersebut, Trump dilaporkan bertanya bagaimana reaksi warga Venezuela jika pasukan Amerika menangkap Presiden Nicolas Maduro.
Grok disebut menjawab bahwa banyak orang akan menyambut tumbangnya Maduro.
Pasukan Amerika menangkap Maduro beberapa pekan kemudian, tetapi belum ada bukti bahwa chatbot itu menentukan operasi tersebut.
Raskin dan Garcia mempertanyakan ketergantungan Trump pada chatbot yang dikendalikan pihak swasta dalam urusan kebijakan luar negeri.
Mereka memperingatkan bahwa jawaban buatan AI bisa tidak akurat atau dimanipulasi.
Keduanya merujuk laporan tentang kesalahan intelijen berbantuan AI yang melibatkan sebuah kapal China.
Mereka juga menyoroti dugaan bahwa ketergantungan berlebihan pada AI berkontribusi terhadap serangan Amerika ke sebuah sekolah di Iran yang menewaskan lebih dari 100 anak.
Namun, tidak ada dari kedua peristiwa itu yang membuktikan peran Grok dalam keputusan militer tersebut.
Permintaan itu juga mencakup chatbot lain, seperti ChatGPT dari OpenAI, Claude dari Anthropic, dan Gemini dari Google.
Gedung Putih belum langsung menanggapi permintaan komentar.
Politico mengutip seorang pejabat yang menyatakan bahwa pemerintahan tetap menyimpan semua catatan sesuai ketentuan hukum.
