Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) meluncurkan Gerakan Nasional Migran Aman bersama Kantor Staf Presiden dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).
Langkah ini bertujuan memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).
>>> Han Sun Hwa dan Yeoreum Berani Hadapi Hantu Ujian di Film Horor Komedi
Gerakan ini menjadi komitmen pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi PMI. Mulai dari penempatan nonprosedural, penipuan, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) saat bekerja di luar negeri.
Komitmen Lintas Kementerian
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Hal ini sesuai arahan Presiden untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/5/2026), bertepatan dengan peluncuran Gerakan Nasional Migran Aman di Kantor Kementerian P2MI.
Mukhtarudin menekankan perlunya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Tujuannya memberantas sindikat ilegal dalam penempatan pekerja migran secara nonprosedural.
Ia mencatat banyak calon pekerja migran menjadi korban penipuan, eksploitasi, dan TPPO.
Melalui gerakan ini, KP2MI menggandeng semua kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan perlindungan dan penanganan permasalahan PMI di luar negeri.
"Setelah hari ini secara masif kita akan melakukan kegiatan di seluruh Indonesia, seluruh balai kita, unit pelaksanaan teknis kita di daerah, pemerintah daerah, organisasi, dan seluruh mitra strategis KP2MI untuk melaksanakan Gerakan Nasional Migran Aman," kata Mukhtarudin.
>>> Lima Prajurit Kodam Pattimura Terima Penghargaan atas Kontribusi Sosial
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim juga menekankan pentingnya komitmen mengatasi permasalahan PMI secara menyeluruh.
Ia menyoroti masih banyak PMI di luar negeri yang dokumennya tidak lengkap.
"Kenapa ini penting? Karena masih banyak pekerja migran Indonesia di luar negeri yang dokumennya tidak lengkap.
Sekian tahun lamanya kita tidak memperhatikan mereka dengan optimal," ujarnya.
Masalah dokumen tidak lengkap terjadi karena banyak PMI berangkat melalui jalur nonprosedural.
Melalui Gerakan Nasional Migran Aman, Kemenimipas akan bekerja sama dengan KP2MI menyediakan fasilitas dari awal pengurusan paspor hingga keberangkatan.
Kemenimipas juga memastikan para PMI memiliki dokumen lengkap sebelum bekerja di luar negeri. Atase Imigrasi di luar negeri bersama Atase KP2MI akan memantau permasalahan yang dihadapi PMI.
>>> Paket Wisata Adaptif Jadi Peluang Berwisata di Tengah Tekanan Global
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan komitmen melindungi PMI melalui pengawasan. Pengawasan termasuk memeriksa kesiapan pekerja migran sebelum mereka berangkat ke luar negeri.
