Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai Bank Indonesia (BI) perlu kembali mengambil langkah kebijakan yang lebih hawkish dan pre-emptive di tengah tekanan rupiah yang terus berlangsung.
Menurutnya, kondisi saat ini tidak lagi sekadar persoalan harga minyak atau arah suku bunga bank sentral AS.
>>> Indonesia Tetap Impor Minyak dari Rusia Meski Sanksi AS Berakhir
Persoalan mulai menyentuh hal yang lebih fundamental, yaitu kredibilitas jangkar kebijakan makroekonomi Indonesia.
“Dalam situasi seperti ini, bank sentral tidak hanya sedang mengelola inflasi. Bank sentral sedang mempertahankan policy anchor itu sendiri,” ujar Fakhrul di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan bahwa ketika pasar mulai mempertanyakan terminal level rupiah, inflation anchor, dan koordinasi fiskal-moneter, biaya stabilisasi ke depan bisa menjadi jauh lebih mahal.
Perlunya Kenaikan Suku Bunga
Fakhrul memandang absennya sinyal penyesuaian yang cukup tegas, khususnya terkait harga energi domestik, arah subsidi, dan kalibrasi fiskal, membuat tekanan penyesuaian berpindah hampir sepenuhnya ke nilai tukar rupiah.
Dalam rezim arus modal terbuka pasca1998, kondisi tersebut berpotensi memunculkan fenomena Dornbusch overshooting yang semakin agresif.
Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu kembali pada pendekatan stabilisasi klasik yang pernah berhasil digunakan pada periode tekanan eksternal sebelumnya, yakni Pre-emptive, Front Loading, and Ahead the Curve.
Dalam konteks saat ini, langkah tersebut kemungkinan membutuhkan kenaikan suku bunga BI (BI Rate) sebesar 50 basis poin (bps).
“Kenaikan suku bunga kali ini bukan karena ekonomi runtuh atau inflasi sudah tinggi.
Justru ini diperlukan agar kita tidak membayar harga yang lebih mahal di kemudian hari akibat kehilangan jangkar ekspektasi,” katanya.
Fakhrul mengingatkan bahwa Indonesia pernah melakukan langkah serupa pada 2018. Saat itu, Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara agresif meskipun inflasi domestik relatif masih terkendali.
