Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengembalikan kepercayaan pasar sebelum tekanan menjadi lebih besar.
“Di emerging market, kebijakan moneter tidak bisa hanya backward-looking terhadap CPI. Bank sentral juga harus menjaga ekspektasi, stabilitas nilai tukar, dan medium-term inflation anchor,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa jika menunggu inflasi muncul penuh di data, biasanya pasar sudah lebih dulu memaksa penyesuaian yang jauh lebih keras.
>>> Wagub Bali Respons Penolakan Warga, Pastikan PSEL Aman
Dampak terhadap Pertumbuhan dan Pasar Keuangan
Kenaikan BI Rate dinilai tidak selalu berarti pengetatan berlebihan terhadap ekonomi riil. Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki instrumen makroprudensial yang jauh lebih fleksibel dibanding siklus pengetatan sebelumnya.
Dengan koordinasi bersama OJK, penyaluran kredit ke sektor prioritas masih dapat dijaga melalui insentif likuiditas dan kebijakan sektoral yang lebih terarah.
“Ini bukan kebijakan anti-pertumbuhan.
Ini adalah upaya menjaga stabilitas makro agar pertumbuhan tidak rusak lebih dalam akibat imported inflation, tekanan neraca, dan lonjakan risk premium,” tambah Fakhrul.
Di sisi pasar keuangan, langkah hawkish BI justru berpotensi membantu normalisasi struktur pasar domestik.
Saat ini terjadi distorsi antara instrumen sterilization jangka pendek seperti SRBI dengan pasar obligasi tenor panjang.
Akibatnya, aliran dana terlalu terkonsentrasi pada instrumen durasi pendek.
“Kita membutuhkan yield curve yang lebih sehat dan lebih steep. Terlalu banyak penahanan di kurva justru bisa menciptakan instabilitas yang lebih besar di kemudian hari,” katanya.
Ia memperkirakan apabila respons kebijakan dilakukan lebih cepat dan kredibel, fase overshooting rupiah dapat berbalik menjadi apresiasi yang relatif tajam.
Proyeksi rupiah kembali menuju kisaran Rp16.800 per dolar AS.
Selain kebijakan moneter, Fakhrul juga menekankan pentingnya komunikasi fiskal yang lebih kuat dari pemerintah. Termasuk kejelasan arah subsidi energi, strategi penerbitan obligasi, dan diversifikasi sumber pendanaan negara.
Menurutnya, Indonesia perlu mulai memperluas sumber pembiayaan non-dolar AS seperti pendanaan RMB/Renminbi dan penerbitan Dim Sum Bond di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.
“Dunia sedang berubah. Likuiditas global tidak lagi hanya bertumpu pada dolar AS.
>>> Tiga Prajurit TNI Dituntut 4-12 Tahun Penjara dalam Kasus Pembunuhan Kacab Bank
Indonesia harus mulai membangun strategi pembiayaan yang lebih beragam agar biaya stabilisasi ke depan tidak sepenuhnya dibebankan pada rupiah dan pasar domestik,” tutupnya.
