>>> Penembakan di Masjid San Diego Tewaskan Lima Orang, Termasuk Dua Pelaku
Kasus serupa juga ditemukan pada program PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Seorang warga dicoret dari kepesertaan sehingga kesulitan menjalani cuci darah rutin akibat kesalahan penentuan desil kesejahteraan.
Digital Public Infrastructure
Pemerintah tengah mendorong penguatan digital public infrastructure (DPI) melalui tiga komponen utama. Ketiganya adalah identitas kependudukan digital (IKD), sistem pertukaran data pemerintah, dan digital payment.
Masyarakat nantinya dapat melakukan pendaftaran mandiri melalui telepon genggam. Data yang masuk akan diverifikasi secara real time memanfaatkan sumber data administrasi pemerintah.
"Kalau ada digitalisasi, orang yang membutuhkan bisa langsung daftar dengan HP-nya dan data yang dipakai menentukan desil adalah data saat itu juga," kata Arief.
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) kini telah mengintegrasikan berbagai lembaga.
Lembaga tersebut meliputi DTSN Kemensos, Dukcapil, BKN, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, hingga Korlantas untuk menyaring kelayakan penerima bantuan berdasarkan kepemilikan aset.
Digitalisasi ini juga menyediakan mekanisme sanggah bagi masyarakat yang merasa desil kesejahteraannya tidak sesuai. Hal ini demi meningkatkan akurasi data eligibility secara bertahap.
"Kalau dia merasa tidak tepat desilnya, nanti bisa menyanggah dan meng-update data. Jadi penentuan eligibility lebih akurat," ujar Arief.
Permasalahan exclusion error dan inclusion error pada program perlindungan sosial menjadi perhatian serius Dewan Ekonomi Nasional.
Arief menekankan bahwa digitalisasi dapat meminimalkan kedua kendala tersebut melalui integrasi sistem identitas kependudukan digital yang mampu menelusuri data warga secara lebih cepat dan akurat.
Selain itu, digitalisasi juga menyediakan mekanisme sanggah bagi masyarakat yang merasa desil kesejahteraannya tidak sesuai.
>>> Trump Batalkan Serangan ke Iran Demi Negosiasi Serius
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data eligibility secara bertahap, sehingga bantuan sosial dapat tepat sasaran.
