WASHINGTON — Partai Republik di DPR AS bersiap memberikan suara pada Selasa untuk mengesahkan paket dana hampir $70 miliar (sekitar Rp1.100 triliun) bagi penegakan imigrasi.
Dana tersebut cukup untuk membiayai dua badan di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) selama tiga tahun ke depan, mencakup sisa masa jabatan Presiden Donald Trump.
>>> Pencarian Link Video Cut Salwa Melonjak, Identitas Perempuan dalam Video Viral Belum Terungkap
Ketua DPR Mike Johnson membutuhkan kehadiran hampir sempurna dan persatuan dari kaukusnya untuk menyelesaikan proses panjang atas RUU ini.
RUU sempat tertunda karena Partai Republik ingin memasukkan $1 miliar untuk keamanan Gedung Putih dan $1,8 miliar untuk kompensasi sekutu Trump yang merasa diselidiki secara tidak adil.
Kedua usulan itu dianggap beracun secara politik dan akhirnya dibatalkan.
Kini RUU berfokus penuh pada penegakan imigrasi, isu yang dijadikan Partai Republik sebagai pembeda utama dengan Partai Demokrat.
Mereka berharap isu ini membawa kemenangan dalam pemilu paruh waktu tahun ini.
Rincian Pendanaan
Paket tersebut menyediakan $38 miliar untuk Immigration and Customs Enforcement (ICE), $26 miliar untuk Border Patrol, dan $5 miliar tambahan untuk biaya tak terduga.
Total dana ini akan mempercepat agenda deportasi Trump.
“Sudah lama tertunda,” kata Johnson. “Kami harus mendanai keamanan perbatasan dan penegakan imigrasi, dan menyedihkan bahwa Partai Republik harus melakukannya sendiri.”
Pendanaan ini merupakan tambahan dari hampir $140 miliar yang telah diberikan Kongres kepada ICE dan Bea Cukai serta Perlindungan Perbatasan (CBP) tahun lalu sebagai bagian dari RUU pemotongan pajak dan belanja Trump.
Penolakan Demokrat
Partai Demokrat menolak paket tersebut tanpa perubahan signifikan dalam cara operasi ICE, terutama setelah kematian Alex Pretti dan Renee Good di Minneapolis.
