LONDON — Brexit telah memecah Uni Eropa dan menghancurkan tatanan politik Inggris. Sepuluh tahun setelah referendum 23 Juni 2016, Inggris akan memiliki perdana menteri ketujuh.
Saat itu, 52 persen pemilih memutuskan keluar dari UE setelah lebih dari empat dekade menjadi anggota. Perdana Menteri David Cameron yang mengadakan referendum langsung mengundurkan diri keesokan harinya.
>>> S&P 500 dan Nasdaq Terkoreksi, Saham Teknologi Besar Tertekan
Para penggantinya bergulat dengan konsekuensi perpecahan itu, sebagian besar tidak berhasil.
Yang terbaru, Perdana Menteri Keir Starmer, mengumumkan mundur setelah dua tahun ekonomi lesu, pemerintahan tidak berfungsi, dan pemilih terbelah.
Janji Manis Brexit
Para pendukung Brexit berjanji bahwa keluar dari blok politik dan ekonomi 28 anggota akan memungkinkan Inggris 'mengambil kembali kendali' atas hukum, ekonomi, dan perbatasan.
Kampanye 'tinggalkan' lebih emosional, sementara kubu 'tetap' fokus pada kerugian ekonomi. Boris Johnson, tokoh utama kampanye Brexit yang kemudian menjadi perdana menteri, berbicara tentang 'padang rumput yang cerah'.
Margaret MacMillan, profesor sejarah emeritus Universitas Toronto, mengatakan Brexit didorong oleh nostalgia 'akan masa lalu yang dibayangkan', termasuk penolakan terhadap imigrasi dan peraturan UE.
Kenyataan Pahit
Kenyataan keras segera berbenturan dengan janji-janji Brexit. Negosiasi perceraian yang alot berlangsung bertahun-tahun.
Inggris resmi keluar pada 31 Januari 2020, diikuti masa transisi 11 bulan.
Perdana Menteri Theresa May mundur pada 2019 setelah gagal menemukan syarat keluar yang dapat diterima parlemen yang terpecah.
Johnson menggantikannya dan berhasil mendapatkan kesepakatan dagang minimal, tetapi hubungan Inggris-UE membeku.
Johnson dijatuhkan Partai Konservatif pada pertengahan 2022 setelah skandal keuangan dan etika. Penggantinya, Liz Truss, hanya bertahan 49 hari.
Rishi Sunak kemudian mencairkan hubungan dengan UE tanpa perubahan besar.
