Lalu lintas kapal di Selat Hormuz mulai meningkat setelah Iran dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan sementara untuk mengakhiri perang yang sebelumnya membatasi pasokan minyak global dan memicu inflasi.
Namun, pertanyaan seputar kendali atas jalur air vital ini dan kemungkinan pengenaan biaya tol bagi kapal yang melintas dapat mengganggu negosiasi untuk mencapai perdamaian abadi.
Ketegangan Terbaru dan Klaim Penutupan
Teheran dan Washington kembali berselisih mengenai Selat Hormuz akhir pekan lalu. Iran menyatakan menutup kembali selat tersebut dengan alasan serangan Israel terbaru di Lebanon.
AS dengan cepat membantah pernyataan itu.
Data pelacakan maritim menunjukkan puluhan kapal melintas pada Sabtu dan Minggu, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan rata-rata harian sebelum perang.
Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa AS mungkin akan mengenakan tol sendiri untuk penyeberangan selat jika kesepakatan akhir dengan Iran tidak tercapai selama periode negosiasi 60 hari.
Pengelolaan Selat dan Rencana Pungutan Biaya
Sebelum perang, lintasan di Selat Hormuz gratis.
Namun, Iran bulan lalu membentuk otoritas pemerintah baru untuk memungut biaya dari kapal dan masih menyatakan bahwa kapal harus mendaftar ke Otoritas Selat Teluk Persia.
Tidak ada satu negara pun yang memiliki Selat Hormuz, yang berbatasan dengan Iran dan Oman.
Nota kesepahaman pekan lalu mengizinkan Iran mengelola selat untuk sementara sambil mengadakan diskusi dengan Oman dan enam negara Teluk lainnya.
Iran setuju untuk tidak membebani kapal yang melintas dengan biaya tol selama 60 hari.
Pakar hukum dan asosiasi maritim berulang kali menekankan bahwa rezim tol akan mengganggu preseden perdagangan internasional selama puluhan tahun.
Kondisi Lalu Lintas Kapal Saat Ini
Perusahaan data dan analitik Kpler melaporkan bahwa 131 kapal melintasi selat antara Jumat dan Senin, termasuk 39 penyeberangan pada Senin.
Sebagai perbandingan, sekitar 100 hingga 130 kapal per hari melintas sebelum perang.
Sebagai bagian dari kerangka kerja sementara Iran-AS, Iran mengatakan akan melakukan pekerjaan pembersihan ranjau dalam 30 hari dan menghilangkan "hambatan teknis dan militer" bagi pelayaran.
Rute utama tengah Selat Hormuz masih ditambang dan tetap ditutup. Kapal-kapal menggunakan rute utara yang lebih kecil melalui perairan Iran dan rute selatan melalui perairan Oman.
Kpler mencatat bahwa "kewaspadaan masih jelas" terlihat pada banyak kapal yang mematuhi rute yang ditentukan Iran atau mencoba menyembunyikan posisi dan identitas mereka dengan mematikan transponder.
Ancaman Tol dari Iran dan AS
Pada awal perang, Iran mengancam akan menyerang kapal yang mencoba menggunakan Selat Hormuz tanpa persetujuannya dan mulai memeriksa kapal dalam skema bayar-untuk-lintas yang disebut analis pelayaran sebagai "tol".
Iran juga menuntut hak untuk memungut tol sebagai prasyarat untuk melepaskan cengkeramannya di selat tersebut.
Meskipun pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi pada Otoritas Selat Teluk Persia, Trump pada Sabtu mengisyaratkan AS bisa mengenakan tol sendiri.
Analis pelayaran menyatakan keterkejutan atas seberapa besar kendali yang diberikan kesepakatan awal kepada Iran.
"Hampir semua kekuasaan diberikan kepada Iran untuk menentukan pengaturan ke depan," kata Philip Belcher, direktur maritim Intertanko.
Pakar: Tol Melanggar Hukum Maritim
Memungut tol di selat dapat melanggar prinsip abadi perdagangan maritim internasional: kebebasan navigasi damai.
Konsep ini dikodifikasikan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang mulai berlaku pada 1994.
Perjanjian tersebut memberikan hak "lalu lintas transit" yang tidak terhalang melalui lebih dari 100 selat di seluruh dunia, termasuk Selat Hormuz.
Hak itu hanya berlaku untuk jalur air alami, sehingga otoritas dapat mengenakan biaya untuk kanal buatan seperti Terusan Panama dan Suez.
James Kraska, profesor hukum maritim internasional di US Naval War College, mencatat bahwa AS dan Iran sama-sama anggota Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan terikat pada Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS).
Menurut Kraska, biaya hanya dapat diterapkan di pelabuhan masuk yang mapan atau untuk layanan yang secara khusus diminta oleh kapal.
"Jika Iran ingin menerapkannya pada semua orang, maka harus menyesuaikan aturan skema pemisahan lalu lintas, dan itu hanya bisa dilakukan melalui negara anggota IMO," katanya.
Ia menambahkan bahwa negara-negara kadang bergabung untuk berbagi biaya pemeliharaan selat, seperti yang dilakukan Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk Selat Malaka, tetapi itu melibatkan kontribusi yang dinegosiasikan dari negara-negara pengguna, bukan biaya pada kapal individu.
Gangguan Berpotensi Berlanjut
Kondisi di Selat Hormuz dapat meningkat atau memburuk dengan cepat selama perang.
Meskipun prospek pelayaran membaik setelah gencatan senjata, "ada tingkat kegugupan seputar situasi," kata Marcus Baker, kepala global marine, cargo, dan logistik di Marsh.
Kesepakatan sementara antara Iran dan AS tidak mencakup bahasa untuk menjaga selat bebas tol di luar jendela negosiasi.
"Kita akan lihat apa yang akan terjadi enam minggu ke depan," kata Baker.
