Lalu lintas kapal di Selat Hormuz mulai meningkat setelah Iran dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan sementara untuk mengakhiri perang yang sebelumnya membatasi pasokan minyak global dan memicu inflasi.
Namun, pertanyaan seputar kendali atas jalur air vital ini dan kemungkinan pengenaan biaya tol bagi kapal yang melintas dapat mengganggu negosiasi untuk mencapai perdamaian abadi.
>>> Iran dan Oman Sepakat Pelajari Biaya Layanan di Selat Hormuz
Ketegangan Terbaru dan Klaim Penutupan
Teheran dan Washington kembali berselisih mengenai Selat Hormuz akhir pekan lalu. Iran menyatakan menutup kembali selat tersebut dengan alasan serangan Israel terbaru di Lebanon.
AS dengan cepat membantah pernyataan itu.
Data pelacakan maritim menunjukkan puluhan kapal melintas pada Sabtu dan Minggu, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan rata-rata harian sebelum perang.
Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa AS mungkin akan mengenakan tol sendiri untuk penyeberangan selat jika kesepakatan akhir dengan Iran tidak tercapai selama periode negosiasi 60 hari.
Pengelolaan Selat dan Rencana Pungutan Biaya
Sebelum perang, lintasan di Selat Hormuz gratis.
Namun, Iran bulan lalu membentuk otoritas pemerintah baru untuk memungut biaya dari kapal dan masih menyatakan bahwa kapal harus mendaftar ke Otoritas Selat Teluk Persia.
Tidak ada satu negara pun yang memiliki Selat Hormuz, yang berbatasan dengan Iran dan Oman.
Nota kesepahaman pekan lalu mengizinkan Iran mengelola selat untuk sementara sambil mengadakan diskusi dengan Oman dan enam negara Teluk lainnya.
Iran setuju untuk tidak membebani kapal yang melintas dengan biaya tol selama 60 hari.
Pakar hukum dan asosiasi maritim berulang kali menekankan bahwa rezim tol akan mengganggu preseden perdagangan internasional selama puluhan tahun.
