Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan penambahan jumlah layar bioskop sebagai solusi tunggal dalam mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional.
Hal itu disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/6).
>>> Richard Lee Siap Blak-blakan dalam Eksepsi 24 Halaman Hari Ini
Menurutnya, di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan, kebijakan ekspansi layar bioskop tanpa penguatan ekosistem industri justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Ekosistem Lebih Penting dari Infrastruktur
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengakui industri perfilman Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Jumlah penonton film nasional terus meningkat dan kualitas produksi semakin baik.
Namun, Novita menilai persoalan utama perfilman nasional tidak sesederhana kekurangan jumlah layar bioskop.
"Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak layar yang perlu ditambah.
Pertanyaannya adalah apakah masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengakses bioskop secara berkelanjutan, dan apakah industri film nasional sudah memiliki ekosistem yang sehat untuk memanfaatkan penambahan layar tersebut," ujar Novita dalam keterangan resmi.
Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak terjebak pada pendekatan konsumtif semata.
Penambahan layar bioskop memang dapat meningkatkan kapasitas pemutaran, namun tidak otomatis meningkatkan jumlah penonton jika daya beli masyarakat belum pulih.
"Jangan sampai negara mendorong investasi besar-besaran pembangunan layar baru, tetapi mengabaikan fakta bahwa sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok.
Jika kursi bioskop bertambah tetapi penontonnya tidak bertambah secara proporsional, maka yang muncul adalah risiko bisnis baru bagi industri itu sendiri," ucapnya.
Distribusi dan Regulasi Jadi Tantangan
Novita menilai tantangan utama perfilman nasional saat ini justru berada pada aspek distribusi dan keberpihakan kebijakan.
